Pada tanggal 30 November – 1 Desember 2011 bertempat di Kantor Balai Diklat Kehutanan Samarinda dilaksanakan Lokakarya Pengembangan Kapasitas dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara GIZ FORCLIME, Balai Diklat Kehutanan Samarinda dan WWF Program Kutai Barat. Tujuan lokakarya ini adalah mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas (sistem jenjang dan kebijakan, jejaring/network, organisasi dan individu) dalam program pemberdayaan masyarakat.
Lokakarya dihadiri oleh 35 peserta yang merupakan perwakilan dari unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ad Hoc bidang kehutanan dan perwakilan masyarakat.
Beberapa isu yang menonjol dalam lokakarya ini antara lain: (a) Perlu dilakukan deregulasi atau desentralisasi perijinan dalam pengembangan Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan mengingat birokrasi perijinan yang ada saat ini dirasa sangat panjang dan rumit bagi masyarakat; (b) perlu dilakukan penyusunan roadmap pengembangan Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan dan pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pengembangan Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah; (c) Perlu pengembangan sistem insentif bagi Pemda dan masyarakat untuk mendorong pengembangan Program Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan; (d) Perlu dibangun mekanisme percepatan penetapan kawasan dan resolusi konflik tenurial di kawasan hutan maupun batas desa; (e) Perlu dibangun standarisasi dan sinkronisasi data (termasuk data spasial) antara pusat dan daerah; (f) Perlu dibangun jaringan pembelajaran untuk berbagi informasi dan pengembangan kapasitas khususnya pelatihan; (g) Modifikasi kurikulum pelatihan Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan sesuai dengan konteks lokal; (h) Penguatan kelembagaan penyuluh kehutanan; (i) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh kehutanan; (j) Mendorong alokasi anggaran di pusat dan daerah untuk mendukung pengembangan program Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan.
Di akhir lokakarya disepakati bersama bahwa Forum Diskusi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang selama 2 tahun terakhir mengalami kevakuman, akan diaktifkan kembali. Untuk kedepannya Forum Diskusi PHBM ini akan ditangani oleh Kelompok Kerja REDD Kaltim, Dewan Kehutanan Daerah Kaltim bekerja sama dengan Balai Diklat Kehutanan Samarinda. Pertemuan pertama direncanakan akan dilaksanakan bulan Januari 2012. Forum Diskusi PHBM akan diarahkan untuk secara bertahap membahas berbagai isu dan pemecahan masalah yang terkait dengan pengembangan kapasitas dalam program HD/HKm seperti yang sudah diidentifikasi diatas.
Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:
Edy Marbyanto
Senior Advisor for Sustainable Forest Management
E: edy.marbyanto@giz.de
