1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Berita

FORCLIME dukung susun Perda Pengelolaan DAS di Kalimantan Timur

 

2018 12 01 naskah akademik DAS Supri

Setelah melalui beberapa pertemuan dan diskusi, naskah akademik dan draft awal rancangan peraturan daerah mengenai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Timur tersusun pada akhir Desember 2018. Penyusunan peraturan daerah terkait pengelolaan DAS merupakan amanah UU No. 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. Tujuan penyusunan peraturan tersebut adalah untuk memperjelas dan memperkuat pelaksanaan pengelolaan DAS dan sumber daya air di Kalimantan Timur. Sejak November 2018, FORCLIME mendukung Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mahakam Berau dan Forum DAS Kalimantan Timur dalam penyusunan naskah akademik dan draft awal peraturan, termasuk juga dalam menyiapkan data dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya draf awal peraturan daerah tersebut akan didiskusikan kembali dengan para pihak terkait sebelum disampaikan ke DPRD Kalimantan Timur untuk dibahas dan disetujui sebagai Perda.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Suprianto, Advisor Teknis Pengelolaan Hutan Lestari
Wandojo Siswanto, Manajer strategis bidang kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

%MCEPASTEBIN%
Dibuat: Selasa, 29 Januari 2019

Pelatihan pemetaan area terbakar berbasis radar dengan data Sentinel-1

FORCLIME bekerja sama dengan Kemitraan mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan pelatihan Pemetaan Area Terbakar Berbasis Radar Menggunakan Satelit Radar Eropa Sentinel-1, yang datanya tersedia gratis. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya pencegahan kebakaran hutan. 21 peserta dari KLHK [(Ditjen Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Perubahan Iklim, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda)]; LAPAN; Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat; Kesatuan Pengelolaan Hutan Kubu Raya berpartisipasi dalam 5 hari pelatihan di Sentul (Jawa Barat) pada 21-25 Januari 2019 untuk belajar tentang pra-pemrosesan radar, klasifikasi data radar dan mengembangkan gagasan bagaimana peta area terbakar berbasis radar dapat diintegrasikan dengan peta area terbakar berdasarkan data optik.

Bagian penting dari upaya pencegahan kebakaran Indonesia adalah memetakan area yang terbakar secara teratur. Memetakan seluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan karena negaranya sangat luas serta iklim tropis dengan tutupan awan yang sering dan terus menerus sepanjang tahun yang membatasi penggunaan data penginderaan jauh optik hingga batas tertentu. Peta area terbakar berbasis radar dapat meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi area terbakar dan melengkapi peta area terbakar berdasarkan data Landsat optik yang dihasilkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data radar hampir tidak tergantung cuaca dan dapat menembus awan dan asap, penyebab keterbatasan utama ketersediaan gambar satelit optik.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Stephanie Wegscheider, Adviser GIS
Robbie Weterings, Adviser GIS

Dibuat: Kamis, 24 Januari 2019

Pertemuan FORCLIME TC triwulanan pertama tahun 2019

Modul Kerja Sama Teknis (TC) FORCLIME memulai tahun baru 2019 dengan pertemuan koordinasi internal pada 15-16 Januari di Jakarta. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk merefleksi apa yang telah dilakukan dan capaian di tahun sebelumnya dan perencanaan untuk tahun berjalan, termasuk exit strategy setelah Program selesai pada tahun 2020. Dalam pertemuan tersebut disampaikan berbagai informasi dari organisasi terkait dengan pelaksanaan Program, yaitu Bappenas menyampaikan kebijakannya yang terkait dengan sektor kehutanan, Modul Kerja Sama Keuangan FORCLIME (FC) berbagi informasi tentang kemajuannya di wilayah percontohan FORCLIME, Biro Kerja Sama Luar Negeri dan Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan informasi tentang kebijakan yang terkait dengan kerja sama internasional dan implementasi program bilateral. Selain itu, unit terkait dari kantor GIZ Indonesia menyampaikan peraturan mengenai SDM dan perjalanan dinas.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi
Mohamad Rayan, Advisor for Crosscutting Issue and Conflict Management

Dibuat: Minggu, 20 Januari 2019