Pola kemitraan untuk tangani konflik tenurial di kawasan KPH Berau Barat
Tanggal 2 Oktober 2017 menandai berakhirnya konflik tenurial masyarakat di sekitar hutan di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat, dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama melalui pola kemitraan antara PT. Inhutani I Labanan, masyarakat Desa Tepian Buah dan KPH Berau Barat. Acara tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Tepian Buah, Badan Permusyawaratan Desa Tepian Buah, Camat Segah serta diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimatan Timur. Pola kemitraan tersebut mengatur pengelolaan air terjun Tembalang di desa Tepian Buah yang berada di kawasan KPH Berau Barat, yang sebelumnya merupakan areal kerja PT Inhutani 1. Karena keindahan dan keunikannya, air terjun Tembalang menjadi obyek wisata di kampung Tepian Buah, dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata alam dan penyedia jasa lingkungan. Di dalam dokumen kerja sama ini dituangkan kesepakatan terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi dan penyelesaian konflik tenurial dengan prinsip berbagi peran, tanggung jawab dan hasil keuntungan. Kerja sama tersebut juga menyebutkan pembagian hasil keuntungan kemitraan dari hasil total pendapatan bersih, disepakati 30% untuk PT. Inhutani I Labanan, 60% untuk masyarakat Desa Tepian Buah dan 10% untuk KPH Berau Barat.
Selama ini, GIZ melakukan pendampingan kepada KPH Berau Barat, termasuk penyelesaian konflik tenurial masyarakat di sekitar kawasannya.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Suprianto, Tenaga Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Tunggul Butarbutar, Koordinator Provinsi, Kalimantan Timur Lutz Hofheinz, Manajer bidang strategis, Kesatuan Pengelolaan Hutan
Tujuan menyeluruh program ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan seraya meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa miskin Indonesia. Dalam rangka mencapai sasaran ini, Tim Program ini akan mendukung Pemerintah Indonesia merancang dan mengimplementasikan reformasi hukum, kebijakan dan kelembagaan untuk pelestarian dan pengelolaan hutan yang lestari, pada tingkat lokal, provinsi dan nasional. Fokus geografis FORCLIME adalah Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat. Dukungan untuk implementasi mekanisme kebijakan kehutanan internasional di tingkat lokal, termasuk REDD+ di bawah Konvensi Perubahan Iklim dan Mekanisme Pembagian Akses dan Manfaat (Access and Benefit Sharing Mechanism/ABS) yang ditetapkan di bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah fitur penting dari program, dan menghasilkan pembuat keputusan dengan pengalaman tentang bagaimana konsep internasional dapat diimplementasikan di lapangan
Pendampingan FORCLIME
Saran pengembangan strategi atas pengelolaan hutan dan REDD+ di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten;
Saran teknis terkait dengan kerangka kerja pelaksanaan REDD+ di berbagai tingkatan, termasuk mekanisme finansial iklim;
Mendukung proses reformasi administrasi kehutanan seperti pembentukan unit-unit pengelolaan hutan dan skema-skema hutan masyarakat;
Mendukung konservasi alam dan Mekanisme Pembagian Akses dan Manfaat (Access and Benefit Sharing Mechanism/ABS);
Mendukung pengembangan skema pembayaran jasa lingkungan untuk mendukung mata pencaharian lestari di pedesaan;
Mendukung pemasaran dan penggunaan lestari hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat local dan mendukung Langkah-langkah kebijakan yang bertujuan bagi bioekonomi berbasis hutan, termasuk kerja sama dengan universitas lokal; dan
Membangun kapasitas untuk pengelolaan hutan lestari dan konservasi alam.
GIZ akan bekerja dengan Kementerian Kehutanan terkait dengan kebijakan nasional dan sektor strategi, dalam rangka mengawal penyusunan strategi tersebut agar sesuai dengan kebutuhan untuk mengurangi emisi. Partisipasi efektif para pihak merupakan faktor penting dari kesuksesan proses penyusunan perencanaan dan strategi.
Kerja Sama Keuangan (FC)
Pemerintah Jerman menugaskan KfW untuk dukungan keuangan dan GIZ untuk dukungan teknis FORCLIME. Kegiatan demonstrasi REDD yang dibiayai oleh KfW - bersama-sama dengan inisiatif lainnya (yaitu AusAID, TNC, WWF) - adalah termasuk "proyek lapangan" REDD pertama di Indonesia (dan di seluruh dunia). Percontohan REDD dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pembangunan lokal , pengelolaan hutan lestari, pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan iklim berjalan beriringan.
Klik "Lebih Lanjut Tentang FC" untuk mengunjungi situs FORCLIME-FC
