Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Yang kami lakukan

FORCLIME mendukung pembangunan dan pengembangan KPH di Indonesia pada tingkat nasional dan tingkat daerah. Dukungan di tingkat nasional meliputi pengembangan kebijakan yang relevan dengan pembangunan KPH serta peningkatan kapasitas secara umum. Sementara pada tingkat daerah FORCLIME mendukung implementasi perancangan, perencanaan hingga pengelolaan KPH. Oleh karena itu, FORCLIME mendukung pembangunan KPH Model di Kabupaten Berau (Provinsi Kalimantan Timur), Kabupaten Kapuas Hulu (Provinsi Kalimantan Barat) dan Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara).

Yang ingin kami capai

Tujuan FORCLIME dalam program pengembangan KPH adalah menfasilitasi pengembangan KPH Model sehingga dapat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dan target nasional dalam mitigasi perubahan iklim dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi hijau.

Indikator-indikator utama pencapaian program adalah:

  1. Sistem inventarisasi hutan dan pengelolaan data untuk Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan penentuan rona awal emisi dibangun di tiga KPH Model pada akhir 2014.
  2. Ketiga KPH model dikelola berdasarkan rencana pengelolaan yang disepakati, dengan mempertimbangkan hak-hak pemanfaatan adat, potensi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), memfasilitasi dan mengendalikan konsesi dan target konservasi keanekaragaman hayati (melalui anggaran yang disetujui, kunjungan pengawasan).
  3. Struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia disusun berdasarkan rencana pengelolaan dan rencana usaha yang disetujui pada 3 KPH Model.
  4. Rencana usaha (business plan) di ketiga KPH model telah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau dan telah memulai kegiatannya pada akhir tahun 2016.

Bagaimana kami bekerja

Untuk mencapai tujuan tersebut, FORCLIME menyediakan fasilitasi dan advisory untuk berbagai kegiatan seperti:

  1. Dukungan pengembangan kebijakan lokal terkait KPH

  2. Satu hal mendasar dalam pembangunan KPH adalah adanya komitmen pemerintah daerah yang ditunjukkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang relevan. Dalam rangka untuk meningkatkan dan memperkuat komitmen, FORCLIME memfasilitasi proses sosialisasi dan dialog dengan para pihak, baik dalam proses perencanaan maupun pengembangan KPH. Selain itu, FORCLIME juga membantu penyusunan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan perancangan wilayah KPH, pengembangan keorganisasian dan masalah pendanaan.

    Beberapa aktivitas yang dilakukan antara lain:
    1. Mendukung dialog multipihak dalam pengembangan KPH.
    2. Mendukung pengembangan rancang bangun dan pengusulan KPH Model.
    3. Sosialisasi dan dialog pada tingkat pengambil kebijakan.
    4. Sosialisasi KPH kepada para pihak lainnya termasuk masyarakat di sekitar hutan di wilayah KPH Model.
    5. Mengintegrasikan KPH kedalam kelembagaan yang relevan.

  3. Perancangan dan Perencanaan KPH

    Perancangan dan perencanaan KPH merupakan langkah awal dalam membangun KPH di kabupaten. Perancangan ini menyangkut pembentukan wilayah, pembuatan rancang bangun, pengusulan KPH dan penyusunan dokumen yang diperlukan. Beberapa proses dan keluaran yang didukung oleh FORCLIME misalnya adalah

    1. Rancang bangun KPH Kalimantan Timur, KPH Berau, KPH Malinau dan KPH Model Kapuas Hulu.
    2. Pengembangan Rencana Pengelolaan di KPH Berau .
    3. Pengembangan Rencana Usaha.
    4. Inventarisasi dan studi potensi KPH dalam berbagai bentuk mulai dari inventarisasi potensi karbon, kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan lain sebagainya.

  4. Pengembangan aspek sosial dan ekonomi KPH

    Dimasa depan KPH diharapkan mampu mandiri secara finansial bahkan memberikan manfaat pendapatan bagi negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk memberi dasar yang kuat bagi visi ini, FORCLIME mendukung kegiatan pengembangan ekonomi dan sosial dalam KPH seperti pengembangan inisiatif bisnis, pengembangan hutan berbasis masyarakat, mendorong pencadangan wilayah kelola masyarakat, dan lain sebagainya. FORCLIME juga mendukung identifikasi potensi bisnis dan potensi kerja sama dengan para pihak dalam mengelola KPH.

  5. Implementasi kegiatan KPH

    Selain proses pembentukan dan pembangunan KPH, FORCLIME juga mendukung inisiatif awal implementasi kegiatan pengelolaan hutan dalam KPH baik pada skala masyarakat maupun sektor swasta, termasuk didalamnya membangun tata hubungan kerja dengan berbagai pihak di dalam KPH. Beberapa kegiatan dalam aspek ini misalnya adalah:
    1. Dukungan penerapan pengelolaan hutan lestari.
    2. Pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
    3. Identifikasi dan pengembangan jasa lingkungan.
    4. Identifikasi dan promosi hasil hutan bukan kayu dalam rencana kelola dan rencana usaha.

  6. Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Organisasi

    Organisasi merupakan titik tumpu keberhasilan pengembangan KPH. Oleh karena itu FORCLIME memberikan dukungan yang kuat dalam rangka pengembangan kelembagaan dan penguatan organisasi. Kegiatan ini mulai dari menyiapkan aspek legal bagi organisasi KPH sampai kepada peningkatan kapasitas individu dalam KPH. Berbagai kegiatan didalamnya antara lain:
    1. Pengembangan organisasi (struktur, tugas pokok dan fungsi - tupoksi, analisis beban kerja, naskah akademis organisasi, dll).
    2. Pengembangan perangkat-perangkat manajemen KPH.
    3. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (pelatihan, studi banding, dll)
    4. Pengembangan fungsi-fungsi dan tata hubungan kerja KPH dengan mitra:
      • Tata hubungan kerja.
      • Analisis fungsi pengawasan dan pembinaan KPH kepada para pemegang ijin.
      • Analisis para pihak (stakeholders).
      • Identifikasi jaringan dan potensi pola kerja sama KPH.

  7. Aspek-aspek teknis lainnya.

Berita

Kumpulan berita...