1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Pendekatan GIZ

Pendekatan GIZ

GIZ akan bekerja dengan Kementerian Kehutanan terkait dengan kebijakan nasional dan sektor strategi, dalam rangka mengawal penyusunan strategi tersebut agar sesuai dengan kebutuhan untuk mengurangi emisi. Partisipasi efektif para pihak merupakan faktor penting dari kesuksesan proses penyusunan perencanaan dan strategi.

Lebih Lanjut

REDD simply explained - BMZ - Bahasa Indonesia

Struktur Organisasi FORCLIME

TC Module

Struktur Organisasi FORCLIME TC Module

Area Strategis 6 - Keragaman Hayati dan Pengelolaan Kawasan Lindung

Keragaman Hayati dan Pengelolaan Kawasan Lindung

Yang kami lakukan

FORCLIME menyediakan bantuan teknis dalam bidang keragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung pada tingkat nasional dan tingkat daerah dalam upaya untuk mendukung pengelolaan hutan lestari yang berkontribusi pada manfaat dan kesejahteraan masyarakat seraya mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan di Indonesia. Bantuan FORCLIME fokus pada:

  1. Perbaikan kebijakan terkait dengan konservasi keragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung;
  2. Penguatan kelembagaan pengelola kawasan lindung dalam kerangka kesatuan pengelolaan hutan; dan
  3. Promosi praktik-praktik terbaik dalam tata kelola konservasi keragaman hayati dan manajemen kawasan lindung.
Dukungan yang diberikan FORCLIME sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dan konvensi internasional untuk dapat melindungi keragaman hayati dan ekosistemnya untuk memperluas jasa ekosistem yang berkesinambungan bagi manusia dan perekonomian negara.
Program kedepan keragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung yang dikembangkan dan didukung oleh FORCLIME menggunakan pendekatan pengelolaan kolaboratif sejalan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 19 tahun 2004 yang menjabarkan pelaksanaan Undang Undangn No. 5 tahun 1990 dalam melindungi sistem penyangga kehidupan, perlindungan tumbuhan dan satwa dan ekosistemnya, penggunaan lestari keragaman hayati dan ekosistemnya bagi kepentingan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Yang ingin kami capai

Dalam bidang strategis Keragaman Hayati dan Perlindungan Kawasn Lindung, FORCLIME bertujuan untuk mencapai: kerangka kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yaitu KPH Konservasi, KPH Lindung dan KPH Produksi mengadopsi dan melaksanakan strategi nasional konservasi keragaman hayati yang mendukung tercapainya target nasional sektor kehutanan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Indikator untuk mengukur capaian hingga 2016 adalah sebagai berikut:

  1. KPH dan para pihak yang terlibat di kabupaten percontohan memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi fungsi ekosistem untuk dapat melaksanakan pemetaan keragaman hayati, mengidentifikasi indicator spesies, dan untuk melaksanakan analisis HCVF (high conservation value forest) di wilayah terseleksi di dalam kawasan KPH.
  2. Terderteminasinya ekosistem dan habitat spesies indikator/kunci yang berfungsi saat ini serta area HCVF di dalam wilayah KPH.
  3. Rencana kerja keragaman hayati terintegrasi di dalam rencana pengelolaan KPH.

Bagaimana kami bekerja

Tenaga ahli FORCLIME didukung oleh mitra dan konsultan akan melakukan penilaian cepat mengenai praktik-praktik konservasi terbaik keragaman hayati dan manajemen sumber daya alam di kawasan lindung dan kawasan lainnya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah di wilayah kabupaten percontohan. Hasil dari penilaian cepat ini akan dibandingkan dengan praktik-praktir yang telah dilakukan di tempat lain, baik di Indonesia maupun negara lain, untuk kegiatan, keluaran dan dampak bagi status keragaman hayati, dukungan masyarakat dan manfaatnya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari praktik yag telah dilakukan. Dengan mempertimbangkan kondisi sosio-kultur masyarakat dan kebijakan pemerintah, kerangka kerja inovatif dan pengelolaan partisipatif keragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung akan diformulasikan dan diuji-cobakan di wilayah KPH di kabupaten percontohan. Temuan atau pembelajaran dari proses ini akan digunakan sebagai basis untuk analisis dan penyusunan kebijakan untuk pemerbaiki praktik-praktik pengelolaan keragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung.
FORCLIME akan memfasilitasi pengembangan konsep KPH Konservasi, dan peningkatan kapasitas staf KPH dan para pihak terkait di tingkat nasional dan daerah dalam memetakan, mengidentifikasi atau melakukan penilaian fungsi atau jasa ekosistem, spesies indikator dan HCVF, selain juga, dalam memformulasi dan mengintegrasikan rencana kerja keragaman hayati bagi KPH.

Area Strategis 5 - Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Yang kami lakukan

Di tingkat nasional dan sub nasional, FORCLIME menyediakan dukungan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari yang mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengurangan emisi di sektor kehutanan. Pendampingan program FORCLIME diarahkan pada: (1) Pengembangan kebijakan terkait dengan kapasitas sumber daya manusia bidang kehutanan; (2) Penguatan kapasitas manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan pemerintah (khususnya Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan - Pusdiklat Kehutanan - di Bogor); dan (3) Pengembangan pelatihan yang terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan mitigasi Perubahan iklim sektor kehutanan.

Pendampingan program FORCLIME tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kehutanan dalam rangka menghadapi globalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Hal tersebut juga selaras dengan visi Pusdiklat Kehutanan yang ingin menjadi “center of excellence” dalam pengembangan Diklat Kehutanan di tingkat ASEAN.

Pengembangan program kediklatan kehutanan dimasa depan diarahkan dengan menggunakan pendekatan Competence Based Training (CBT) dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Kehutanan. Dalam pendekatan CBT ini, program kediklatan diarahkan untuk mampu memberikan kompetensi (keahlian) sesuai dengan kompetensi standar pada masing-masing jabatan.

Yang ingin kami capai

Tujuan Program FORCLIME dalam area strategis Human Capacity Development adalah untuk mencapai lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan yang dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat terapan dan berorientasi pada kebutuhan untuk mendukung pencapaian target strategis sektor kehutanan, khususnya pengembangan KPH dan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan.

Indikator capaian program sampai dengan tahun 2016 adalah:
  1. Tersusunnya strategi pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan (fakultas kehutanan, Pusdiklat, Balai Pendidikan dan Latihan Kehutanan - BDK, Sekolah Menengah Kehutanan - SMK) dalam memenuhi kebutuhan sasaran strategis sektor kehutanan, khususnya pengembangan KPH dan mitigasi perubahan iklim.
  2. Kapasitas manajemen lembaga pelatihan diperkuat.
  3. Tersedianya Widya Iswara Pusdiklat dan 3 modul pelatihan yang relevan dengan pengelolaan KPH dan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan.
  4. Tersedianya Pelatih BDK di Samarinda dan 2 paket bahan ajar yang telah mengintegrasikan pengalaman lapangan dan contoh-contoh praktis ke dalam penawaran pelatihan bersertifikat bidang KPH dan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan bagi staf KPH dan para pihak yang ditargetkan lainnya (staff dinas, masyarakat, sektor swasta).

Bagaimana kami bekerja

Advisor Program FORCLIME didukung konsultan akan memfasilitasi proses penguatan manajemen lembaga kediklatan (khususnya Pusdiklat Kehutanan Bogor) dan memfasilitasi proses “elevator system”. Dalam hal ini proses “top-down” dilakukan dalam bentuk pengembangan peran Pusdiklat Kehutanan untuk pengembangan sistem pelatihan, penyiapan tenaga Widya Iswara yang professional dan memberikan bantuan teknis untuk lembaga kediklatan di daerah. Sedangkan proses “bottom up” dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan diklat yang terdesentralisasi di daerah dan pembelajaran (lesson learnt) dari daerah yang digunakan untuk penyempurnaan bahan ajar serta kebijakan di tingkat Pusat. Dalam proses bottom up ini, akan didorong peran serta para pihak lainnya untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan bahan ajar yang dikembangkan Pusdiklat Kehutanan Bogor.