Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

Perpanjangan FORCLIME TC Module 2017 – 2019

Penandatangan IA FORCLIME by GIZ 2

Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan GIZ telah menandatangani perpanjangan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Teknis Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME TC-Module)  pada tanggal 27 September 2016. Melalui penandatanganan ini, Program FORCLIME dilanjutkan sampai dengan tahun 2019. Fokus utama pelaksanaan kegiatan untuk periode 2017-2019 adalah meningkatkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk pengelolaan hutan lestari, konservasi keanekaragaman hayati dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen negosiasi antar pemerintah Indonesia dan Jerman pada tahun 2015, cakupan geografis kegiatan FORCLIME adalah Kalimantan Timur-Barat-Utara, serta dukungan kegiatan pada Program KfW Forest 3 di Sulawesi Tengah dan tingkat nasional.

FORCLIME didanai oleh Kementerian Federal Jerman Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) dan dilaksanakan oleh GIZ dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Biro Perencanaan sebagai Badan Pelaksana.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Georg Buchholz, Direktur Program FORCLIME

Pipin Permadi, Koordinator Nasional

Publikasi baru FORCLIME: "Pengembangan Model Biomasa Permukaan di Kalimantan berdasarkan LiDAR"

LiDAR Report

FORCLIME menerbitkan publikasi baru: Pengembangan Model Biomassa Permukaan Menggunakan LiDAR di Kalimantan. Publikasi ini merupakan salah satu dukungan FORCLIME terkait dengan kegiatan demonstrasi REDD+, membantu pengambil keputusan dengan pengalaman bagaimana REDD+ dapat diimplementasikan "di lapangan". Tingkat emisi referensi hutan (Forest Reference Emission Level - FREL) adalah patokan untuk menilai kinerja suatu wilayah atau negara dalam melaksanakan kegiatan REDD+. FORCLIME mendukung tiga kabupaten di Kalimantan dalam mengembangkan FREL, yaitu Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Berau (Kalimantan Timur) dan Malinau (Kalimantan Utara).

Salah satu parameter yang dibutuhkan untuk mengembangkan FREL adalah faktor emisi untuk mengukur hilangnya karbon dalam kasus degradasi atau deforestasi. Karena karakteristik yang sangat spesifik dari ekosistem hutan di berbagai wilayah, oleh karenanya stok karbon sangat bervariasi. Sehingga adalah wajar untuk mengembangkan faktor emisi lokal eksplisit, seperti sejauh hutan mereka dikategorikan sebagai jenis hutan yang sama dalam sistem nasional. Untuk meningkatkan akurasi pengukuran karbon hutan di masa depan, FORCLIME telah mengembangkan faktor emisi lokal eksplisit untuk biomassa di atas tanah (AGB) di tiga kabupaten percontohan berdasarkan data yang diambil dengan Light Detection And Ranging (LIDAR) sensor.

Publikasi dapat diunduh di sini

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Stephanie Wegscheider, Adviser bidang GIS dan Remote Sensing

Monitoring dan evaluasi program Bakti Rimbawan di KPH Kapuas Hulu

Monitoring bakti rimbawan

Untuk mengetahui perkembangan program Bakti Rimbawan, Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusrenbang SDM – KLHK) bekerja sama dengan FORCLIME melakukan monitoring di 10 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) selama Agustus sampai dengan bulan September 2016. Salah satu KPH yang dikunjungi adalah KPH Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, yang menampung 12 orang melalui program Bakti Rimbawan.

Program Bakti Rimbawan, yang telah diterapkan KLHK sejak tahun 2014, menempatkan tenaga sarjana dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan di kantor KPH. Program ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme rimbawan muda, sekaligus mendukung pengembangan program KPH di lapangan.

Kepala KPH Kapuas Hulu mengatakan bahwa tenaga Bakti Rimbawan yang jumlahnya mencapai 40% dari karyawan KPH Kapuas Hulu, mempunyai kompetensi yang cukup baik sehingga mereka menjadi “engine” untuk implementasi program di KPH Kapuas Hulu. “Saya berharap program ini tetap berlanjut agar implementasi program KPH Kapuas Hulu bisa berjalan dengan lancar”, tambahnya.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:

Edy Marbyanto, Manager bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Program Bakti Rimbawan, yang telah diterapkan KLHK sejak tahun 2014, menempatkan tenaga sarjana dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan di kantor KPH. Program ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme rimbawan muda, sekaligus mendukung pengembangan program KPH di lapangan.

Berita

Kumpulan berita...