Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

Bupati Kapuas Hulu sahkan referensi tingkat emisi kabupaten (FREL)

TechnicalMeeting Oct2015 copy

Bupati Kapuas Hulu mengesahkan referensi tingkat emisi kabupaten (Forest Reference Emission Level - FREL) pada bulan Desember 2016 melalui SK Bupati No. 620/2016, dengan jumlah 3,42 MtCO2e/tahun yang merupakan rata-rata emisi tahunan Kapuas Hulu dari deforestasi dan degradasi hutan periode 1990-2012.

Sejak 2013, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah didukung oleh FORCLIME untuk mengembangkan FREL-nya. Kabupaten Kapuas Hulu telah membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi (Monitoring, Reporting, Verification - MRV) pada tahun 2014, yang anggotanya terdiri dari berbagai lembaga pemerintah daerah, LSM serta FORCLIME. Selama dua tahun, tim ini telah bekerja secara terus menerus menyusun dan menyempurnakan pendekatan, metodologi dan data terkait dengan penghitungan FREL. Selain itu, tim ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis perhitungan FREL serta pelaporannya. Metodologi yang dipakai mengikuti pendekatan penyusunan FREL nasional.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Stephanie Wegscheider, Development Advisor, GIS dan Remote Sensing

Diskusi Penyusunan Kurikulum Mediasi Konflik

Diskusi kurikula mediasi

FORCLIME bekerja sama dengan Working Group Tenure (WGT) menyelenggarakan diskusi Penyusunan Kurikulum Pelatihan Mediasi Konflik Tenurial pada tanggal 30 November 2016 di Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi materi pelatihan mediasi konflik yang akan diselenggarakan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 mendatang. Pelatihan mediasi konflik tenurial itu sendiri merupakan salah satu bagian dari program pendampingan resolusi konflik tenurial di Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan WGT dan FORCLIME yang implementasinya telah dimulai sejak tahun 2014.

Diskusi pembahasan kurikulum ini diikuti oleh  sekitar 15 peserta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Penanganan Konflik  dan Pusat Diklat Sumber Daya Manusia), lembaga swadaya masyarakat (WGT, Impartial Mediation Network, IICT, CRU) dan FORCLIME. Beberapa hal yang disepakati dalam diskusi ini antara lain:

1. Kurikulum pelatihan akan disusun dengan mengacu kepada kurikulum mediasi konflik yang telah ada yang berasal dari lembaga Diklat Mahkamah Agung dan kurikulum mediasi konflik dari Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Dalam kurikulum terdapat slot materi yang bersifat locally specific atau tematik khusus seperti aturan dan struktur adat, mediasi konflik melalui lembaga adat, regulasi teknis bidang kehutanan.
3. Calon pelatih diutamakan pelatih yang berpengalaman dan berasal dari lembaga yang telah terakreditasi.
4. Calon peserta pelatihan adalah orang-orang yang telah dipilih dan diproyeksikan akan menjadi mediator konflik.
5. Kurikulum pelatihan akan dikembangkan secara berjenjang, yakni pelatihan mediasi tingkat dasar dan pelatihan mediasi tingkat lanjutan.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Nina-Maria Gaiser, Adviser, Kebijakan Kehutanan

FORCLIME dukung Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH di Kalimantan

Penyusunan rencana pengelolaan hutan

Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda bekerja sama dengan FORCLIME menyelenggarakan pelatihan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH, termasuk rencana jangka panjang, jangka pendek dan rencana operasional, untuk seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Timur; KPH Malinau, Kalimantan Utara; dan KPH Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada tanggal 6-8 September 2016 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk  meningkatkan kemampuan penyusunan rencana pengelolaan hutan bagi kepala dan staf KPH. Selain itu, juga untuk memantau kemajuan penyusunan rencana pengelolaan yang saat ini sedang berlangsung.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), bapak Rudi Pryanto, dan bapak Suhendro Bashor dari Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan  (RPPWPH) memberikan bimbingan langsung kepada peserta pelatihan mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan hutan di KPH berdasarkan peraturan yang ada.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Tunggul Butarbutar, Manajer bidang strategis, Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Suprianto, Adviser Teknis, Pembangunan KPH

Berita

Kumpulan berita...

Acara Mendatang

6-17 November 2017. UNFCCC COP 23

Bonn, Nordrhein-Westfalen, Germany

The 23rd session of the Conference of the Parties (COP 23) to the UN Convention on Climate Change (UNFCCC) will be organized by Fiji and hosted at the headquarters of the UNFCCC secretariat in Bonn, Germany.

Selengkapnya...

Kumpulan acara...