Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

Kabupaten Kapuas Hulu berpartisipasi dalam inisiatif yurisdiksi rantai pasokan berkelanjutan

Kick off Deforestation free value chains

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat didukung oleh GIZ yang mewakili Kementerian Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) meluncurkan inisiatif baru mengenai pengembangan rantai pasokan komoditas pertanian berkelanjutan secara yurisdiksi di kabupaten pada tanggal 22 Februari di Kapuas Hulu. Tujuan dari kegiatan adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko penting terkait dengan keberlanjutan di Kapuas Hulu. Rantai pasokan yang berkelanjutan memastikan bahwa di daerah yang telah ditentukan untuk menghasilkan komoditas pertanian berkelanjutan tidak berpengaruh negatif terhadap hutan dan ekosistem berharga lainnya, baik dalam skala maupun dalam kualitas.

Dalam acara pembukaan, Asisten 3 Pemda Kabupaten Kapuas Hulu, bapak M. Yusuf, menyatakan: "Kami berharap inisiatif rantai pasokan berkelanjutan ini dapat meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dan masyarakat lokal dan untuk mempromosikan produk-produk dari Kapuas Hulu dan kemudahan akses ke pasar internasional".

Inisiatif ini didukung oleh program dukungan GIZ mengenai rantai pasokan dan standar pertanian berkelanjutan bekerja sama dengan Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) yang telah memiliki hubungan kerja sama lebih dari delapan tahun dengan Pemda Kabupaten Kapuas Hulu.

Bersamaan dengan pembukaan lokakarya ini, diluncurkan pula Meja Resolusi Konflik (conflict resolution desk) Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Pemberdayakan Masyarakat dan Desa berfungsi sebagai sekretariat. Selama periode beberapa bulan, 24 petugas Meja Resolusi Konflik akan diberi pelatihan terkait dengan resolusi konflik oleh GIZ dan LSM Working Group Tenure (WG-T). Pelatihan ini merupakan salah satu bagian dari inisiatif yurisdiksi rantai pasokan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Georg Buchholz, Direktur Program FORCLIME

FORCLIME luncurkan publikasi: monitoring menggunakan metoda Most Significant Change

MSC book Ind

Program-program pembangunan yang ada saat ini mengarah pada “orientasi terhadap dampak”, mulai dari perencanaan hingga evalusianya. Orientasi ini bertujuan agar program pembangunan menjadi lebih efektif dan transparan. Terlebih lagi, kejra sama internasional juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) yang ditetapkan PBB, yang hasilnya diharapkan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.  Untuk itu FORCLIME Modul Kerja Sama Teknis melakukan kajian monitoring dengan menggunakan metode Perubahan Paling Signifikan (Most Significant Change - MSC). Teknik ini adalah bentuk M&E kualitatif dan partisipatif yang didasarkan pada pengumpulan cerita, pemilihan cerita secara sistematis dan analisis cerita-cerita perubahan penting dalam kehidupan seseorang atau sekelompok orang sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan pembangunan.

Kisah-kisah dari hasil MSC dikumpulkan dalam buku: Potret Perubahan FORCLIME. Pemantauan Dampak Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME), Modul Kerja Sama Teknis.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Georg Buchholz, Direktur Program FORCLIME.

FORCLIME dan mitra selaraskan prioritas program kerja 2017 – 2019

Untuk menyelaraskan prioritas kerja FORCLIME Modul Kerja Sama Teknis 2017 – 2019 dengan arah pembangunan kehutanan di wilayah lokasi kerja, diadakan pertemuan dengan jajaran Pemda Kalimantan Timur pada tanggal 24 Januari di kantor Dinas Kehutanan Kalimantan Timur di Samarinda. Pertemuan ini juga membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017

Wilayah kerja FORCLIME terdapat di tiga kabupaten, yaitu Berau (Kalimantan Timur), Malinau (Kalimantan Utara), dan Kapuas Hulu (Kalimantan Barat). Dukungan di tiga kabupaten ini akan tetap menjadi “core” kegiatan FORCLIME. Namun, mengingat dinamika perubahan kewenangan pengelolaan hutan sesuai dengan UU 23/2014, kordinasi kegiatan dilakukan di tingkat provinsi.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Ir. Wahyu Widhi Heranata, MP., menyampaikan apresiasi atas dukungan FORCLIME Modul Kerja Sama Teknis dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan. Dukungan kedepan masih diperlukan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan terkait dengan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), perhutanan sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pencegahan dan penangulangan kebakaran lahan dan hutan.

Pertemuan serupa akan dilaksanakan juga di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat dalam waktu dekat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Tunggul Butarbutar, Manajer bidang strategis, Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Suprianto, Adviser Teknis, Pembangunan KPH

Berita

Kumpulan berita...

Acara Mendatang

6-17 November 2017. UNFCCC COP 23

Bonn, Nordrhein-Westfalen, Germany

The 23rd session of the Conference of the Parties (COP 23) to the UN Convention on Climate Change (UNFCCC) will be organized by Fiji and hosted at the headquarters of the UNFCCC secretariat in Bonn, Germany.

Selengkapnya...

Kumpulan acara...