Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

FORCLIME finalisasi rencana kerja 2017 – 2019

AWP meeting

FORCLIME modul kerja sama teknis menyelenggarakan pertemuan terkait dengan penyusunan rencana kerja 2017 – 2019 pada tanggal 24 Februari 2017 di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan tahapan terakhir dari proses yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2016 di Jakarta. Pertemuan yang bertujuan untuk menjelaskan rencana kerja FORCLIME untuk tahun 2017 – 2019 yang sudah mengakomodir hasil konsultasi di tiga provinsi pilot FORCLIME, yang dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan KLHK sebagai Project Executing Agency (PEA). 35 peserta hadir dalam pertemuan tersebut, yang mewakili eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lembaga mitra di provinsi.

Dalam arahannya Kepala Biro Perencanaan sebagai PEA, Helmi Basalamah, mengharapkan kerja sama lebih erat dengan mitra atau focal point di masing-masing eselon terkait supaya dukungan FORCLIME dapat membantu capaian KLHK.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Pipin Permadi, Senior Adviser/National Coordinator
Mohamad Rayan, Advisor Crosscuttng Issues and Conflict Management

Referensi "Standar Minimum untuk inventarisasi hutan dalam kawasan KPH" diterbitkan

Sejak tahun 2015, FORCLIME telah mendukung Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mengkaji kembali dan merevisi pedoman teknis inventarisasi hutan dalam kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Selama hampir 2 tahun, melalui berbagai Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), lokakarya dan pelatihan yang dihadiri oleh pegawai KPH, unit pelaksana teknis KLHK (Balai Pengelolaan Kawasan Hutan - BPKH) dan akademisi dari berbagai universitas, FORCLIME menyusun dokumen referensi standar minimum. Buku ini merupakan masukan untuk pedoman teknis inventarisasi hutan dalam perlindungan dan produksi KPH (Perdirjen PKTL No. 1/2017) yang telah direvisi oleh tim IPSDH. Publikasi 'Definisi standar minimum untuk inventarisasi pengelolaan hutan di tingkat KPH' merupakan referensi bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan inventarisasi hutan dan pengelolaan KPH dan memberikan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan inventarisasi hutan, termasuk metodologi, desain dan implementasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Tobias Goedde, Manajer bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Kabupaten Kapuas Hulu berpartisipasi dalam inisiatif yurisdiksi rantai pasokan berkelanjutan

Kick off Deforestation free value chains

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat didukung oleh GIZ yang mewakili Kementerian Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) meluncurkan inisiatif baru mengenai pengembangan rantai pasokan komoditas pertanian berkelanjutan secara yurisdiksi di kabupaten pada tanggal 22 Februari di Kapuas Hulu. Tujuan dari kegiatan adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko penting terkait dengan keberlanjutan di Kapuas Hulu. Rantai pasokan yang berkelanjutan memastikan bahwa di daerah yang telah ditentukan untuk menghasilkan komoditas pertanian berkelanjutan tidak berpengaruh negatif terhadap hutan dan ekosistem berharga lainnya, baik dalam skala maupun dalam kualitas.

Dalam acara pembukaan, Asisten 3 Pemda Kabupaten Kapuas Hulu, bapak M. Yusuf, menyatakan: "Kami berharap inisiatif rantai pasokan berkelanjutan ini dapat meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dan masyarakat lokal dan untuk mempromosikan produk-produk dari Kapuas Hulu dan kemudahan akses ke pasar internasional".

Inisiatif ini didukung oleh program dukungan GIZ mengenai rantai pasokan dan standar pertanian berkelanjutan bekerja sama dengan Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) yang telah memiliki hubungan kerja sama lebih dari delapan tahun dengan Pemda Kabupaten Kapuas Hulu.

Bersamaan dengan pembukaan lokakarya ini, diluncurkan pula Meja Resolusi Konflik (conflict resolution desk) Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Pemberdayakan Masyarakat dan Desa berfungsi sebagai sekretariat. Selama periode beberapa bulan, 24 petugas Meja Resolusi Konflik akan diberi pelatihan terkait dengan resolusi konflik oleh GIZ dan LSM Working Group Tenure (WG-T). Pelatihan ini merupakan salah satu bagian dari inisiatif yurisdiksi rantai pasokan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Georg Buchholz, Direktur Program FORCLIME

Berita

Kumpulan berita...

Acara Mendatang

May 1st – 5th, 2017. 12th session of the UN Forum on Forests (UNFF12)

New York, United States

Further details on the meeting of the 12th session of the UN Forum on Forests will soon be made available.



22 May 2017 International Day for Biological Diversity

In order to increase understanding and awareness of issues relating to biodiversity, the General Assembly, by resolution 55/201 of 20 December 2000, proclaimed May 22 as the International Day for Biological Diversity.

Official note

Resolution...

Selengkapnya...

Kumpulan acara...