Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

Verifikasi Lapangan Usulan Areal Kerja Hutan Desa Setulang - Malinau

Verifikasi_hutan_desa

Sebagai salah satu tahapan proses untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan dalam program Hutan Desa, pada bulan April, di Kabupaten Malinau, Hutan Desa yang diusulkan untuk Setulang, seluas sekitar 5.300 ha, menjalani proses verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa lokasi yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan ijin lainnya. Program FORCLIME mendukung desa Setulang dalam mempersiapkan proses ini, baik dalam aspek teknis seperti menyempurnakan draft peta yang sebelumnya dibuat oleh CIFOR dan Dinas Kehutanan Malinau, maupun dalam memfasilitasi koordinasi antara masyarakat, pemerintah Kabupaten Malinau dan tim verifikasi lapangan.

Menindaklanjuti usulan proposal untuk mengelola Hutan Lindung (Tane’ Olen) Setulang sebagai hutan desa,  Kementerian Kehutanan bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau melaksanakan verifikasi lapangan. Tim tersebut terdiri dari Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan  Perhutanan Sosial (Ditjen BPDASPS), Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (UPT BPDAS) Mahakam Berau, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda,  Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau. Kawasan yang diusulkan tahun 2011 tersebut terdiri dari kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas dan berada dalam wilayah administrasi desa Setulang.

Dalam kegiatan verifikasi lapangan ini tim melakukan dialog langsung dengan lembaga pengelola hutan desa dan perangkat desa terkait, mengenai potensi konflik apa yang akan muncul, rencana pengelolaan hutan desa ke depan dan lain-lain. Tim juga melakukan observasi lapangan dengan mengecek titik koordinat yang menjadi batas wilayah hutan desa tersebut. Hasil kunjungan lapangan akan dilaporkan kepada Kementerian Kehutanan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan surat keputusan areal kerja hutan desa Setulang. Dalam berita acara tersebut Tim Verifikasi menyatakan bahwa kelengkapan administrasi sudah terpenuhi secara lengkap. Selain itu komitmen, fasilitas serta fakta-fakta di lapangan mendukung permohonan yang diajukan Setulang untuk mengelola hutan desa.

Sekretaris Kabupaten Malinau, Adry Patton, yang ditemui oleh Tim Verifikasi  memberikan respon positif kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang telah memberikan dukungan terhadap hutan desa di Malinau. Menurutnya, program Hutan Desa ini selaras dengan tujuan pembangunan kabupaten Malinau dengan Gerakan Desa Membangun (Gerdema), yaitu mewujudkan Malinau yang masyarakatnya yang semakin cerdas, sehat, produktif, dan sejahtera berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pembangunan hingga ke pedesaan. Selain itu juga berharap  Kemenhut dapat segera merealisasikan program tersebut agar warga segera memiliki akses dan hak pengelolaan hutan yang sah secara hukum.
Kementerian Kehutanan RI melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa telah membuka peluang bagi masyarakat lokal baik yang tinggal di dalam maupun disekitar kawasan hutan untuk dapat mengelola dan memanfaatkan wilayah hutan yang ada di desanya sendiri. Diharapkan dengan adanya akses ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Desa Setulang merupakan desa pertama di Kabupaten Malinau yang telah mengusulkan kawasan Hutan Lindung (Tane’ Olen) sebagai Hutan Desa.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto (edy.marbyanto@giz.de) atau Mustofa Ali (ali.mustofa@giz.de)

 

Penghargaan khusus untuk keanekaragaman hayati: Pameran Foto FORCLIME

 

Lomba Foto Online FORCLIME 2011 telah terlaksana dengan sukses. Kami menerima lebih dari 2.600 foto. Pameran foto pemenang utama dan pemenang harapan telah diselenggarakan di beberapa tempat, termasuk Kementerian Kehutanan di Jakarta, Gedung Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, dan Kampus Pusat Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung.
Pameran selanjutnya akan diadakan mulai:
 
 
18 April – 5 Mei 2012 di GoetheHaus Jakarta
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9 - 15 Gondangdia
Menteng, Jakarta Pusat
 
 
Selain foto pemenang utama dan pemenang harapan, dalam pameran tersebut akan ditampilkan foto pemenang penghargaan khusus “Keanekaragaman Hayati”, dan juga foto-foto yang mendapat “Gelar Kehormatan” (HonorableMention). Pameran ini dilaksanakan atas kerja sama FORCLIME dengan Goethe-Institut.
 
Selama pameran berlangsung akan diselenggarakan beberapa acara tambahan. Untuk informasi selengkapnya, silahkan klik disini
 
Informasi juga dapat dilihat di situs ini: http://forclime-photocontest.com/

 

Mendorong pengembangan program hutan desa di Kabupaten Berau

Hutan_Desa__berau_02

Dalam lokakarya yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, peserta berkomitmen untuk mengembangkan tahapan kongkret (roadmap) untuk pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di kabupaten untuk periode 2012-2015. Dengan adanya roadmap tersebut, para pihak memiliki rencana konkret dan langkah-langkah jelas untuk dilakukan, termasuk penyebaran informasi tentang skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka memfasilitasi proses perijinan pengelolaan hutan desa. Lokakarya yang diselenggarakan di Berau pada tanggal 20 Maret 2012 merupakan kerja sama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, FORCLIME, The Nature Conservancy dan Perkumpulan Jemari Alam Indonesia.

Sekitar 60 peserta menghadiri lokakarya, termasuk perwakilan dari instansi pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, dan universitas serta perwakilan dari beberapa desa di sekitar wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat.

Pengembangan hutan desa merupakan salah satu tujuan strategis Kementerian Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Menengah Strategis (RENSTRA 2010-2014). Dimana manfaat pengembangan hutan desa juga mendapat perhatian dari para pengambil keputusan daerah. "Orientasi pengelolaan hutan terhadap pengusahaan kayu di masa lalu tampaknya belum memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat", demikian kata Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten saat membuka lokakarya. Dan menambahkan harapannya bahwa dengan membangun pengelolaan hutan berbasis masyarakat keseimbangan yang lebih baik antara tujuan lingkungan dan kesejahteraan sosial akan tercapai. Menurut sebuah peta indikatif yang disampaikan oleh Dinas Kehutanan Berau, Kabupaten Berau dengan 360.000 ha hutan lindung dan 32.000 ha hutan produksi memiliki potensi tinggi untuk pembentukan hutan desa. Sementara wakil dari Dinas Kehutanan Kabupaten mendorong desa-desa di daerah yang memiliki potensi tinggi untuk mengajukan permohonan izin hutan desa, perwakilan dari pemerintah pusat berkomitmen untuk mendukung proses tersebut dengan memperpendek prosedur birokrasi, mendukung pengembangan sumber daya manusia dan mengintegrasikan pembangunan kebun bibit rakyat dengan skema hutan desa .

Pengalaman pembangunan hutan desa dari daerah lain menunjukkan bahwa jenis dukungan seperti fasilitasi dan peningkatan kapasitas sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan keberhasilan hutan desa. Menurut WARSI, suatu LSM yang berbasis di Jambi, bantuan kepada masyarakat setempat perlu untuk memperkenalkan konsep hutan desa, penguatan kelembagaan desa dan membantu masyarakat dalam proses perijinan, serta proses pengelolaan hutannya. Pengalaman lain menyatakan bahwa di desa-desa di mana masyarakat memiliki ikatan yang kuat dengan hutan, mereka mengelola hutan menggunakan kearifan lokal, karena mereka menyadari bahwa mengelola hutan secara lestari merupakan jaminan untuk kehidupan mereka, selain juga untuk mempertahankan budaya mereka.

Kabupaten Berau

Ditinjau dari sisi potensi wilayah,  berdasarkan pemetaan indikatif yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Berau, menunjukkan bahwa terdapat sekitar 360.000 ha areal Hutan Lindung dan 32.000 ha areal Hutan Produksi yang potensial untuk dikelola melalui skema Hutan Desa. Selama ini pengelolaan hutan di Berau berorientasi pada pengelolaan hutan oleh pemegang konsesi IUPHHK, yang  dirasakan belum memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan hutan desa ini diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara aspek pelestarian lingkungan dan aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Upaya pengembangan hutan desa di Kabupaten Berau mendapat dukungan dari Bupati Berau.

Dalam rangka pengembangan hutan desa, Kementerian Kehutanan berusaha memberikan layanan optimal misalnya memperpendek  rantai birokrasi perijinan, mendukung pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain. Selain itu, melalui BP DAS Mahakam Berau juga telah disiapkan beberapa kegiatan lain yang bisa diintegrasikan dalam pengembangan hutan desa seperti pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan lain-lain.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto (edy.marbyanto@giz.de) atau
Ali Mustofa (ali.mustofa@giz.de)

Berita

Kumpulan berita...

Acara Mendatang

May 1st – 5th, 2017. 12th session of the UN Forum on Forests (UNFF12)

New York, United States

Further details on the meeting of the 12th session of the UN Forum on Forests will soon be made available.



22 May 2017 International Day for Biological Diversity

In order to increase understanding and awareness of issues relating to biodiversity, the General Assembly, by resolution 55/201 of 20 December 2000, proclaimed May 22 as the International Day for Biological Diversity.

Official note

Resolution...

Selengkapnya...

Kumpulan acara...