Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

Langkah Desa Setulang memperoleh Hak Pengelolaan Hutan Desa

Desa_Setulang_article

“Kami sejak turun temurun telah diajari oleh adat kami untuk memelihara dan melestarikan hutan. Tapi mengapakah untuk mendapatkan hak sah mengelola hutan kami prosesnya terasa begitu sulit dan panjang? Bantulah kami”. Demikian, tutur Saleh Wang, Kepala Desa Setulang.

Pemerintah Desa Setulang dengan didampingi Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau dan GIZ FORCLIME telah mengusulkan kawasan hutan lindung (bahasa lokal: tane’ Olen) sebagai Hutan Desa. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa dengan tetap memperhatikan fungsinya. Proposal untuk penetapan areal hutan desa sudah  disusun dan disampaikan kepada Bupati Malinau. Pada bulan Desember 2011, Bupati Malinau telah menerbitkan surat rekomendasi atas usulan Desa Setulang dan meneruskannya kepada Menteri Kehutanan.

Disadari sepenuhnya bahwa untuk memperoleh Hak Pengelolaan Hutan Desa sampai pada tahap implementasinya masih cukup panjang. Meski demikian, adanya rekomendasi Bupati Malinau tersebut menjadi salah satu langkah penting yang disambut hangat Pemerintah Desa Setulang. Melalui tahap demi tahap, diharapkan mimpi masyarakat Setulang untuk memperoleh kepastian hak dan akses dalam mengelola hutan mereka akan bisa dicapai. Diharapkan pada awal tahun 2012, Kementerian Kehutanan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Penetapan Areal Kerja Hutan Desa bagi Desa Setulang. Drs. Ihin Surang, Kepala Bidang Konservasi - Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau, berharap langkah Desa Setulang dalam memperoleh pengakuan hak atas pengelolaan hutan serta upaya mereka dalam melestarikan hutan  akan bisa dijadikan contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Malinau.

Sekilas tentang Desa Setulang

Desa Setulang terletak Kabupaten Malinau - Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah Desa Setulang berkisar 11.800 hektar dan berada pada ketinggian 70 m-500 mdpl.  Desa ini berada di pinggir Sungai Malinau dan dikelilingi oleh perbukitan serta dibelah oleh jalan kabupaten yang menghubungkan dengan desa-desa disekitarnya. Untuk mencapai desa dapat ditempuh dari ibu kota kabupaten selama  1 - 1,5 jam melalui jalur sungai atau melalui jalan darat beraspal dan jalan berbatu.

Penduduk Desa Setulang berjumlah 236 KK dengan 931 orang penduduk. Penduduk desa ini mayoritas dari Suku Dayak Kenyah Oma Lung yang beragama Kristen dan masih memegang teguh adat istiadat setempat. Adapun mata pencaharian utama masyarakat  adalah petani ladang. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang mengatur roda pemerintahan desa, selain itu, juga terdapat lembaga adat yang dipimpin oleh ketua lembaga adat yang mengatur norma dan adat istiadat di wilayah desa.

Pola kehidupan masyarakat desa Setulang penuh dengan berbagai kearifan lokal, dimana kehidupan masyarakatnya menyatu dengan lingkungan alam. Masyarakat Setulang sejak lama telah menerapkan aturan adat untuk mengelola, memelihara dan mempertahankan kawasan hutan lindung (tane’ Olen).  Bagi mereka, hutan disadari sebagai tabungan masa depan bagi masyarakat dan generasi mendatang. Selain fungsi ekologi, masyarakat selama ini juga memanfaatkan sumberdaya hutan untuk kepentingan subsisten secara arif seperti kayu untuk keperluan bangunan rumah, tanaman obat, berburu binatang dan lain-lain. Melihat komitmen yang sangat tinggi dan upaya Desa Setulang dalam melestarikan hutan, Pemerintah Indonesia pada tahun 2003 memberikan penghargaan KALPATARU sebagai desa penyelamat lingkungan. Sebelum didampingi GIZ FORCLIME, Desa Setulang memperoleh pendampingan dari CIFOR.

Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2007 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda, kawasan hutan Tane’ Olen Desa Setulang dengan luas ± 5.314 Ha terdiri dari hutan primer seluas ± 829,43 Ha, hutan sekunder seluas ± 4.407,49 Ha dan semak-belukar seluas ± 75,69 Ha. Vegetasi hutan didominasi oleh kelompok Dipterocarpaceae yaitu jenis meranti (shorea sp), keruing (Dipterocarpus sp), Resak (Vatika sp), kapur (Dryobalanops sp), tengkawang (Shorea pinanga) dan jenis lainnya seperti nyatoh (Palaquium sp), agathis (Agathis sp), bawang hutan (Scorodocarpus sp), ulin (Eusideroxylon zwageri) dan jenis lainnya. Untuk tumbuhan bawah terdapat jenis paku-pakuan (Pteridofita sp), rotan (calamus sp), Lumut (Briofita), pakis (Cycas sp), dan tumbuhan ephifit serta beberapa jenis anggrek. Selain yang tersebut masih banyak terdapat keanekaragaman flora yang ada. Fauna yang masih ada antara lain: rusa (Cervus timorensis), kancil/pelanduk (Tragulus Javanicus), babi hutan (Sus Barbatus), beruang madu (Helarctos malayanus), macan dahan, landak (Hystix brachhyura), kucing hutan (Felis bengalensis), beberapa jenis primata seperti; owa (Hylobates molach), monyet biasa, reptil (biawak dan berbagai jenis ular) dan berbagai jenis ikan (Pisces). Kelompok burung (aves) seperti; enggang (Buceros rhinocerros, Rhinoplax vigil), kwau (Argusianus argus), merak (Pavo muticus) dan lain-lain.

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto
Senior Adviser
edy.marbyanto@giz.de

Pengambil kebijakan kehutanan kunjungi kesatuan pengelolaan hutan di Jerman

Study_tour_Hessen_Forst_Dec_2011-b
 

 

Dalam rangka peningkatan kapasitas pengambil keputusan terkait dengan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Direktorat Jenderal Planologi  Kehutanan yang didukung oleh GIZ-FORCLIME  telah melaksanakan kunjungan dan dialog mengenai penyelenggaraan pengelolaan hutan di Jerman. Unit pengelolaan hutan yang dikunjungi adalah salah satu State Forest Enterprise Hessen Forst, yang mengelola sebagian besar hutan yang berada di negara bagian Hessen - Jerman.  Peserta terdiri dari pejabat tingkat pembuat kebijakan di pusat (Kementerian Kehutanan) dan daerah (Dinas Kehutanan) serta calon Kepala KPH. Dialog dan kunjungan dilakukan mulai tanggal  7 sampai dengan 17 Desember 2011.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan bagi para pembuat kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan hutan dengan informasi bagaimana KPH di Jerman beroperasi. Diharapkan pembelajaran yang diperoleh dari kunjungan dan dialog yang intensive dapat memberikan inspirasi dan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan KPH di Indonesia.

Materi yang disampaikan dalam acara dialog antara lain perencanaan kehutanan, kelembagaan dan struktur administrasi kehutanan serta isu-isu terkait dengan kebijakan dan politik kehutanan.

Disela kunjungan  lapangan dan presentasi  ketika  berada di kantor FMU Herborn, rombongan  diterima oleh Deputi Walikota (Vize-B űrgermeisterin),  Mrs. Elsabeth Fuhrlander, di Balaikota Dillenburg. Kota Dillenburg berada dalah wilayah kerja  FMU Herborn dimana hutan komunal/masyarakat  daerah ini dipercayakan pengelolaannya kepada Hessen Forst.  Kunjungan kehormatan juga dilakukan  ke Balaikota Herborn, disana para peserta diterima  oleh Deputi Walikota Herborn yang menyatakan juga  kepuasannya  atas pengelolaan hutan milik warga kota oleh Hessen Forst.

FORCLIME bersama dengan Direktorat Jenderal Planologi  Kehutanan, telah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan dialog dan kunjungan ke unit pengelolaan hutan di Jerman. Kegiatan ini dilakukan  untuk berbagi pengalaman dalam mengelola hutan, utamanya terkait dengan pembangunan KPH di Indonesia.

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Gatot Moeryanto
Senior Policy Adviser
gatot.moeryanto@giz.de

 

Pengembangan Kapasitas bagi Pemberdayaan Masyarakat

CBFM_worskhop_2011

Pada tanggal 30 November – 1 Desember 2011 bertempat di Kantor Balai Diklat Kehutanan Samarinda dilaksanakan Lokakarya Pengembangan Kapasitas dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara GIZ FORCLIME, Balai Diklat Kehutanan Samarinda dan WWF Program Kutai Barat. Tujuan lokakarya ini adalah mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas (sistem jenjang dan kebijakan, jejaring/network, organisasi dan individu)  dalam program pemberdayaan masyarakat.

Lokakarya dihadiri oleh 35 peserta yang merupakan perwakilan dari unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ad Hoc bidang kehutanan dan perwakilan masyarakat.

Beberapa isu yang menonjol dalam lokakarya ini antara lain: (a) Perlu dilakukan deregulasi atau desentralisasi perijinan dalam pengembangan Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan mengingat birokrasi perijinan yang ada saat ini dirasa sangat panjang dan rumit bagi masyarakat; (b) perlu dilakukan penyusunan roadmap pengembangan Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan dan pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pengembangan Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah; (c) Perlu pengembangan sistem insentif bagi Pemda dan masyarakat untuk mendorong pengembangan Program Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan; (d) Perlu dibangun mekanisme percepatan penetapan kawasan dan resolusi konflik tenurial di kawasan hutan maupun batas desa; (e) Perlu dibangun standarisasi dan sinkronisasi data (termasuk data spasial) antara pusat dan daerah; (f) Perlu dibangun jaringan pembelajaran untuk berbagi informasi dan pengembangan kapasitas khususnya pelatihan; (g) Modifikasi kurikulum pelatihan Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan sesuai dengan konteks lokal; (h) Penguatan kelembagaan penyuluh kehutanan; (i) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh kehutanan; (j) Mendorong alokasi anggaran di pusat dan daerah untuk mendukung pengembangan program Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan.

Di akhir lokakarya disepakati bersama bahwa Forum Diskusi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang selama 2 tahun terakhir mengalami kevakuman, akan diaktifkan kembali. Untuk kedepannya Forum Diskusi PHBM ini akan ditangani oleh Kelompok Kerja  REDD Kaltim, Dewan Kehutanan Daerah Kaltim  bekerja sama dengan Balai Diklat Kehutanan Samarinda. Pertemuan pertama direncanakan akan dilaksanakan bulan Januari 2012. Forum Diskusi  PHBM akan diarahkan untuk secara bertahap membahas berbagai isu dan pemecahan masalah yang terkait dengan pengembangan kapasitas dalam program HD/HKm seperti yang sudah diidentifikasi diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:
Edy Marbyanto
Senior Advisor for Sustainable Forest Management
E: edy.marbyanto@giz.de

Berita

Kumpulan berita...

Acara Mendatang

21 March 2017. International Day of Forests

The International Day of Forests is a day to raise awareness of the importance of all types of forests, and trees outside forests, for the benefit of current and future generations. Activities that take place in support of this day include...

Selengkapnya...


22 March 2017 World Water Day

With the goal of raising awareness in governments and organization of the need to develop the policies needed to ensure that sustainable water and energy are secured for the many and not just the few, World Water Day, observed on 22 March, was...

Selengkapnya...

Kumpulan acara...