Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

BDK Samarinda dan FORCLIME susun kurikulum pelatihan untuk pembangunan KPH dan program REDD

Penyusunan kurikulum KPH compressed

Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (BDK) Samarinda bekerja sama dengan GIZ FORCLIME  menyelenggarakan pertemuan pada bulan November lalu untuk mempresentasikan kurikulum yang telah disusun bersama. Kurikulum yang telah disusun tersebut ditujukan untuk pelatihan terkait dengan penataan batas hutan dengan pemetaaan menggunakan Global Positioning System (GPS) dan aplikasi Sistem Informasi Geografi untuk pengukuran stok karbon hutan. Kedua kurikulum tersebut disusun dalam rangka mendukung pengembangan program pelatihan terkait dengan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan serta ahli perpetaan dari Institut Teknologi Bandung.  Dalam diskusi para pakar dan narasumber memberikan masukan untuk penyempurnaan dari kurikulum yang kemudian akan disampaikan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kementerian Kehutanan untuk pengesahan. Kurikulum ini akan diujicobakan tahun 2014.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Budi Susanto, Technical Adviser for GIS
Edy Marbyanto, Strategic Area Manager for Human Capacity Development

Usulan Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu diverifikasi Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial (BPDAS-PS) melakukan verifikasi atas 7 usulan pengelolaan hutan dengan skema Hutan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu  pada tanggal 4 – 7 Desember 2013. Ketujuh usulan pengelolaan hutan desa tersebut berada di desa Tanjung, Sriwangi, Nanga Jemah, Penepian Raya, Ujung Said, Menua sadap (Karangan Bunut)  dan Nanga Lauk di Kecamatan Embaloh Hilir. Selain perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Tim Verifikasi juga didampingi oleh perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat dan GIZ FORCLIME.

Dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan ini, GIZ FORCLIME terlibat langsung dalam membantu masyarakat desa Karangan Bunut dan desa Nanga Lauk dalam persiapan teknis. Selain itu, FORCLIME membantu dalam melakukan koordinasi antara masyarakat desa Karangan Bunut dan desa Nanga Lauk, Pemda Kapuas Hulu dengan Tim Verifikasi dari Kementerian Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Ali Mustofa, Thematic Leader of Community Empowerment

FORCLIME fasilitasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur kunjungi KPH Rinjani Barat

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan FORCLIME mengadakan kunjungan belajar ke wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat di Nusa Tenggara Barat.  Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang  pengalaman dan pencapaian KPH Rinjani Barat, terutama mengenai kelembagaan, mekanisme finansial serta tantangan yang dihadapi dan langkah strategis yang diambil. Peserta kunjungan belajar ini terdiri dari perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau dan FORCLIME.

Dari kunjungan ini diharapkan peserta mendapat pembelajaran terkait dengan kelembagaan dan pengelolaan KPH. Saat ini Pemda Kalimantan Timur sedang mengkaji konsep susunan organisasi KPH dan menelaah tugas pokok dan fungsi masing-masing personil dalam organisasi KPH.  Sedangkan Pemda Kabupaten Malinau akan melakukan konsultasi publik terkait naskah akademik tentang KPH Kabupaten Malinau.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan FORCLIME terkait dengan pembangunan KPH, silahkan hubungi:
Tunggul Butarbutar, Strategic Area Manager for FMU Development
Gatot Moeryanto, Senior Adviser for Forest Management Unit Development

Berita

Kumpulan berita...