Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

Road show untuk Penyusunan Rencana Kerja 2012 FORCLIME Komponen 2

Roadhsow_Comp-2

Dalam dua minggu pertama bulan Februari, FORCLIME Komponen 2 menyelenggarakan lokakarya di tiga kabupaten percontohan untuk menyusun rencana kerja tahunan dan menyelaraskan dengan perencanaan dinas kabupaten. Lokakarya di masing-masing kabupaten dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan Kabupaten, instansi daerah di tingkat kabupaten , UPT Kementerian Kehutanan, LSM dan masyarakat.  Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk berbagi informasi mengenai perkembangan program pada tahun 2011 dan sinkronisasi serta harmonisasi rencana kerja FORCLIME Komponen 2 untuk tahun 2012 dengan rencana mitra kerja di daerah, khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten.  
Usulan program berupa kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam empat bidang utama, yaitu sebagai berikut:

  1. Penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pengembangan kapasitas terkait KPH  dan penyusunan rencana pengelolaan KPH;
  2. Penguatan kelembagaan Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation plus (REDD+), mendukung penyiapan  kebijakan daerah terkait REDD+, pengumpulan dan pengolahan penyusunan baseline data dan pengembangan kapasitas dalam REDD+;
  3. Fasilitasi masyarakat untuk memperoleh ijin pengelolaan Hutan Desa, penyusunan rencana pengelolaan Hutan Desa, pengembangan kapasitas dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dan pengembangan pilot percontohan untuk agroforestry atau pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
  4. Fasilitasi penyusunan rencana strategis dinas kehutanan dan identifikasi masukan-masukan dari masyarakat untuk pembangunan kehutanan.

Beberapa isu yang mengemuka dalam lokakarya dan perlu ditindaklanjuti oleh FORCLIME bersama mitranya, antara lain:

  • Perlu kajian yang mendalam tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan hutan  termasuk dalam aspek perijinan. Kajian ini diperlukan untuk menentukan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten dan KPH dan tata hubungan kerja mereka di masa mendatang.
  • Perlu dikembangkan memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian Kehutanan dengan pihak-pihak (seperti pemilik IUPHHK) yang terlibat  dalam REDD+ Demonstration Activities (REDD+ DA) untuk menjamin pemilik IUPHHK juga mempunyai komitmen kuat dalam pengembangan kegiatan di lapangan.
  • Perlu dikembangkan insentif bagi pihak-pihak yang bekerja sama dalam program REDD+ DA, sehingga setiap inovasi yang dicapai dari percontohan yang dibangun akan memperoleh ganjaran dan terpelihara setelah berakhirnya proyek.
  • •    Perlu diberi keleluasaan dalam implementasi program REDD+ DA agar dapat mengembangkan pendekatan inovatif di tingkat tapak sebagai langkah-langkah percontohan yang mungkin belum tercakup dalam kerangka peraturan yang ada (misalnya mengkombinasikan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala-IHMB  dan pengukuran stok karbon, praktek-praktek silvikultur, resolusi konflik, dll).

Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi:
Helmut Dotzauer (helmut.dotzauer@giz.de) atau
Tunggul Butarbutar (tunggul.butarbutar@giz.de) atau
Edy Marbyanto (edy.marbyanto@giz.de)

 

Kesepakatan mengenai Pengembangan Ekowisata di Kawasan Strategis Kabupaten Kapuas Hulu ditandatangani

MoU_KSK_3

Rabu tanggal 25 Januari 2012, suatu kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding -MoU) telah ditandatangani antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan GIZ FORCLIME untuk berkontribusi dalam mengembangkan Taman Nasional Danau Sentarum dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) untuk pengembangan ekowisata. KSK ini merupakan turunan dari draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu 2011-2031. Dokumen ini akan memberikan arah yang lebih rinci dan operasional dalam pemanfaatan ruang kepada para pihak yang melaksanakan proyek pembangunan atau kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, khususnya untuk pengembangan ekowisata di kabupaten ini, berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor utama untuk mencapai tujuan strategis kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, KSK Kawasan Ekowisata ini akan menjadi kunci dalam menerapkan strategi pengembangan ekowisata. KSK Kawasan Ekowisata merupakan salah satu dari tiga kawasan strategis kabupaten yang telah disusun dan dijelaskan dalam rencana tata ruang:

  1. Kawasan Strategis Kabupaten Taman Nasional Danau Sentarum dan sekitarnya sebagai kawasan pengembangan ekowisata;
  2. Kawasan Strategis Kabupaten  antara Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun sebagai koridor keanekaragaman hayati; dan
  3. Kawasan Strategis Kabupaten untuk agropolitan (pengembangan agrarian).

Kolaborasi berdasarkan nota kesepahaman ini akan menghasilkan dokumen yang nantinya akan menjadi salah satu pedoman pengendalian dan pemanfaatan ruang dalam mengembangkan ekowisata di Kapuas Hulu Kabupaten hingga dua puluh tahun yang akan datang (2011-2031).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Heinz Terhorst
Team Leader of FORCLIME Component 3
heinz.terhorst@eco-consult.com

Pelatihan Pengukuran dan Pendugaan Simpanan Karbon Hutan

Training_pengukuran_stok_karbon

Kementerian Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No 47 tahun 2011 telah memberikan tugas dan kewenangan kepada Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan Demonstration Activity REDD. Kegiatan yang ditugaskan meliputi:  (1) Pengukuran simpanan karbon di kawasan hutan, (2) Persiapan pelaksanaan pemantauan simpanan karbon di kawasan hutan, dan (3) Persiapan pelaksanaan penurunan emisi karbon dari degradasi dan deforestasi kawasan hutan.   

Dalam rangka mendukung upaya pengukuran dan monitoring simpanan karbon hutan tersebut, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu bekerja sama dengan GIZ FORCLIME mengadakan Pelatihan Pengukuran dan Pendugaan Simpanan Karbon Hutan di Putusibau pada tanggal 17 – 20 Januari 2012. Keluaran dari pelatihan ini adalah tersedianya sumberdaya manusia yang terampil melakukan pengukuran dan pendugaan simpanan karbon dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Instruktur dan fasilitator pelatihan dari GIZ FORCLIME, Balai Besar Penelitian Dipterkarpa Samarinda dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Kalimantan Barat. Peserta pelatihan ini berjumlah sekitar 22 orang dari berbagai instansi pemerintah, sektor swasta kehutanan dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan pemahaman dasar mengenai isu pemanasan global serta pentingnya pengurangan laju deforestasi dan degradasi di hutan tropis sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim. Peserta juga diberi pemahaman dasar tentang konsep sistem Monitoring, Reporting dan Verification (MRV), konsep inventarisasi hutan, konsep pengukuran  dan pendugaan simpanan karbon termasuk pengembangan persamaan alometrik lokal. Hari kedua pelatihan diisi dengan praktek langsung di lapangan untuk mempelajari tehnik dan strategi pengumpulan data lapangan melalui inventarisasi hutan dan karbon serta pengembangan persamaan alometrik. Pada hari ketiga peserta melakukan praktek pengolahan data hasil inventarisasi data di lapangan. Pada hari keempat, peserta diberi penjelasan tentang bagaimana data yang telah diolah, digunakan untuk penghitungan emisi baseline pada suatu wilayah atau kawasan.
Dalam acara penutupan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu menegaskan pentingnya bagi para pihak terkait di kabupaten untuk mampu melakukan upaya MRV secara akurat dan kredibel. Karena itu menganjurkan kepada para peserta untuk mempraktekkan, mempelajari lebih lanjut serta menyebarluaskan hal-hal yang telah dijelaskan dan dipelajari. Selain itu juga disampaikan perlunya dukungan dari pihak GIZ FORCLIME terkait dengan upaya pengembangan kapasitas lanjutan.  

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Solichin Manuri
Forest Carbon Senior Advisor
solichin.manuri@gmail.com

 

Berita

Kumpulan berita...