Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

FORCLIME mendukung penyusunan sistem informasi Safeguards REDD+

Pada tanggal 26 Juli 2012 Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan mengadakan lokakarya Pembangunan Sistem Informasi Safeguards Implementasi REDD+ di Jakarta. Sistem informasi ini sesuai keputusan COP-17. Sekitar 100 orang hadir dari instansi pemerintah pusat dan daerah, LSM dan organisasi terkait, akademisi, lembaga penelitian, swasta, dan mitra internasional dalam lokakarya tersebut.

Sistem Informasi Safeguards merupakan panduan umum untuk implementasi REDD+ yang disesuaikan dengan kondisi dan kapabilitas nasional masing-masing negara. Prinsip-prinsip panduan dalam mengimplementasikan safeguards adalah transparani, konsistensi, komprehensif dan efektivitas. Selanjutnya evaluasi pelaksanaan safeguards akan dibahas pada forum internasional.

Kementerian Kehutanan melalui Pusat Standardisasi dan Lingkungan bekerjasama dengan GIZ-FORCLIME telah melaksanakan serangkaian lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) untuk memfasilitasi proses pengembangan sistem informasi tentang implementasi safeguards  sejak tahun 2011.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Barbara Lang
Tunggul Butarbutar

 

Pelatihan GIS Dasar bagi Staf Teknis Pemda Malinau

Basic_Gis_Training_Malinau_072012

Instruktur dari GIZ FORCLIME, WWF dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabupaten Malinau bersama-sama menyelenggarakan pelatihan GIS Dasar dari tanggal 11 sampai 18 Juli bagi staf teknis Pemda. Para peserta akan menggunakan keterampilan yang baru diperoleh untuk survei di kabupaten dan membantu dalam kegiatan pemantauan lingkungan. Pelatihan ini dipimpin oleh Budi Susanto (GIZ-FORCLIME) dan didukung oleh Febriyanto Kolanus (WWF), Timo Beiermann (GIZ-FORCLIME) dan Risman (Bappeda). Peserta diperkenalkan dengan perangkat lunak ArcGIS 10 baru dan mendapat kesempatan belajar metode baru untuk mengedit data dengan cepat dan sistematis. Dalam pelatihan ini juga diajarkan cara menggunakan GPS, georeferencing peta analog dan membuat tampilan (layouts).

Melalui pelatihan ini memungkinkan peserta dari instansi lingkungan, dan sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan mendapatkan keterampilan, termasuk menggunakan GPS, semua infrastruktur di Kota Malinau merupakan subyek bagi peneliti yang serius. Keterampilan lain yang diperoleh melalui pelatihan ini termasuk georeferecing peta analog, membuat dan mengedit dan akhirnya menyusun layout peta. Rencananya kegiatan ini akan bersambung dengan pelatihan lanjutan dan pertemuan dengan tenaga ahli membahas mengenai data spasial dan pemetaan tematik, misalnya untuk mencari solusi bagi permasalahan yang disebabkan oleh standar yang berbeda dari Kementerian/Surveyor yang menimbulkan perbedaan antara pemegang konsesi dan areal hutan lindung atau memutakhirkan data aliran sungai yang sangat penting untuk batas tanah adat dan seringkali terlupakan karena urusan keseharian. Saya memiliki kesempatan untuk mendiskusikan dengan Badan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (AMDAL) mengenai data spasial untuk pemodelan lingkungan dan informasi tentang tata guna lahan adat setelah melihat contoh.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Timo Beiermann atau Budi Susanto

 

Penutupan Ekspedisi Khatulistiwa

Penutupan_Ekspedisi_Khatulistiwa

Suasana berbeda nampak di Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau pada tanggal 16 Juli 2012. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, dan beberapa petinggi TNI dijadwalkan hadir sebagai bagian dari penutupan Ekspedisi Khatulistiwa 2012. Saat tiba, Menteri Kehutanan disambut dengan tarian daerah dan diberi gelar adat sebagai pelindung dan penjaga hutan oleh Ketua Adat Besar Bahau Hulu, Anyi Apuy. Dalam kata sambutannya, Anyi Apuy memberikan kritik yang cukup keras atas kebijakan pemerintah pusat di masa lalu yang memberikan hutan adat masyarakat Dayak kepada pengusaha. Padahal kehidupan masyarakat Dayak terutama di daerah terpencil sangat bergantung pada hutan beserta sumber daya alam di dalamnya. Zulkifli Hasan mengakui kesalahan pemerintah pusat di masa lalu, tetapi sejak tahun 2010 Kementrian Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan baru tentang moratorium dengan tidak memberikan ijin pengusahaan hutan alam yang baru serta memberikan masyarakat kesempatan untuk mengelola hutan melalui skema kehutanan sosial, seperti Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.

Turut hadir Bupati Malinau yang memberikan paparan mengenai kondisi di Kabupaten Malinau khususnya kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia serta Ketua Forum Masyarakat Adat (FoMMA), Martin Labo,  yang memberikan penjelasan mengenai pengelolaan kolaboratif antara masyarakat adat, pemerintah daerah, LSM, dan Taman Nasional Kayan Mentarang. Dalam paparannya, Bupati menekankan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses transportasi masih terhalang status kawasan. Menanggapi hal ini, Menteri Kehutanan mendukung pengembangan di wilayah perbatasan termasuk infrastruktur yang melalui kawasan hutan dengan tetap mempertahankan kawasan taman nasional serta mengundang pihak terkait untuk berdiskusi lebih lanjut di Jakarta. Menteri Kehutanan berjanji akan kembali berkunjung pada bulan September mendatang.

Tim FORCLIME di Malinau diundang dan hadir pada acara penutupan Ekspedisi Khatulistiwa 2012 di Desa Long Alango.

Berita

Kumpulan berita...

Acara Mendatang

May 1st – 5th, 2017. 12th session of the UN Forum on Forests (UNFF12)

New York, United States

Further details on the meeting of the 12th session of the UN Forum on Forests will soon be made available.



22 May 2017 International Day for Biological Diversity

In order to increase understanding and awareness of issues relating to biodiversity, the General Assembly, by resolution 55/201 of 20 December 2000, proclaimed May 22 as the International Day for Biological Diversity.

Official note

Resolution...

Selengkapnya...

Kumpulan acara...