FORCLIME
Forests and Climate Change ProgrammeTechnical Cooperation (TC Module)
Select your language
Untuk mendorong pengelolaan hutan (khususnya aspek perencanaan) yang lebih baik pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua, FORCLIME bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua melakukan Training Needs Assessment (TNA). Pelaksanaan TNA untuk mendukung kompetensi sumber daya manusia KPH di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan pada September tahun lalu. Sedangkan TNA untuk bidang Geographical Information Sistem (GIS) bagi personel di DKLH dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua diselenggarakan secara daring pada bulan Agustus 2023.
Hasil kedua TNA tersebut dipresentasikan secara daring pada tanggal 7 November 2023, dan dihadiri oleh pejabat struktural dan staf yang menduduki jabatan atau diproyeksikan menduduki jabatan di bidang Perencanaan Hutan atau bagian Perpetaan di DKLH, termasuk KPH, dan BBKSDA Papua. Kegiatan ini dimoderasi oleh Edy Marbyanto, Manager bidang Pengembangan Kapasitas SDM FORCLIME.
Dalam pembukaan, Kepala Seksi Rencana Pembangunan Kehutanan DKLH Papua, bapak Ridwan Atmojo, ST., M.Si., menyampaikan bahwa dalam pengelolaan hutan, KPH menghadapi kendala karena keterbatasan SDM terutama terkait dengan GIS untuk mendukung proses penyusunan rencana pengelolaan hutan (RPHJP).
Hasil TNA terkait dengan kompetensi SDM KPH disampaikan oleh Muhammad Alif K. Sahide, selaku konsultan, dari Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM). Sedangkan hasil TNA terkait GIS dan Pemetaan dipresentasikan oleh Danan P. Hadi, Advisor GIS/Remote Sensing dan e-Learning dari FORCLIME. Secara umum dalam diskusi ini disimpulkan bahwa: (1) Sebagian besar KPH di Papua memiliki keterbatasan SDM, anggaran dan sarana prasarana; (2) Upaya peningkatan kapasitas SDM KPH perlu difokuskan pada tema perencanaan seperti penyusunan RPHJP termasuk tata hutan, inventariasi hutan, inventarisasi sosial ekonomi, manajemen data; (3) Spesifikasi sarana kerja perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan kerja. Untuk bidang perpetaan bisa menggunakan software open-source yang telah teruji; (4) Perlu pengembangan kerja sama lebih intensif antara DKLH Papua dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Papua dalam pengembangan kapasitas SDM.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, akan diselenggarakan diskusi untuk membahas rencana pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan berdasarkan rekomendasi hasil TNA.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Danan P. Hadi, Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM
Setelah terbentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya pada bulan Juni lalu, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) menindaklanjutinya dengan pertemuan untuk berkoordinasi menyusun rencana strategis serta berbagi peran dan tanggung jawab diantara anggota Pokja. Kemudian ditanjutkan dengan rapat koordinasi pada tanggal 31 Oktober 2023 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, yang diadakan dalam rangka menyusun rencana kerja. Pertemuan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, bapak George Yarangga, A.Pi., M.M., dan dihadiri, selain oleh anggota Pokja PPS, juga mitra pembangunan di provinsi tersebut.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Bapak Julian Kelly Kambu, ST.,MSi., menyampaikan arah dan kebijakan pembangunan perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat Daya. Sementara Kasubdit Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial, Bapak Danang Kuncara Sakti, S.Hut., ME., mempresentasikan kebijakan pengembangan usaha untuk mendorong nilai ekonomi perhutanan sosial. Kemudian Kepala Seksi Wilayah II BPSKL Maluku Papua, Ibu Lilian Komaling, S.Hut., M.Si., memberi penjelasan mengenai skema perhutanan sosial.
Penyusunan rencana kerja disiapkan oleh masing-masing unit kerja Pokja PPS, yaitu: Percepatan Akses Perhutanan Sosial; Pengembangan Usaha dan Kemitraan, Pendampingan; dan Advokasi, Komunikasi, Monitoring dan Pelaporan, yang kemudian menghasilkan dokumen rencana kerja Pokja Percepatan Perhutanan Provinsi Papua Barat Daya untuk kegiatan pada tahun 2024.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Tanah Papua
Dalam rangka koordinasi dan komunikasi mengenai proposal pendanaan iklim Provinsi Kalimantan Barat dari GCF, GIZ selaku Lembaga akreditasi menghadiri pertemuan para pihak terkait tingkat nasional, termasuk Sekretariat Green Climate Fund (GCF), Badan Kebijakan Fiskal, sebagai National Designated Authority (NDA), yang berfungsi sebagai penghubung utama dengan GCF, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
Pertemuan yang diadakan pada tanggal 2 November 2023 di Kantor KLHK di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta diawali dengan arahan Kepala Biro Perencanaan, Bapak Dr Apik Karyana, dilanjutkan dengan presentasi Provinsi Kalimantan Barat bersama GIZ yang menyampaikan serangkaian kegiatan dalam pengembangan proposal pendanaan iklim dan pengelolaan serta pemantauan program.
Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan proposal yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, didukung oleh GIZ, serta memastikan rencana proyek yang disusun sejalan dan merupakan bagian dari program kerja Indonesia.
“Pertemuan bersama Sekretariat GCF ini menjadi tonggak penting bagi perjalanan proyek GCF Kalimantan Barat. Kehadiran Sekretariat GCF, NDA, KLHK, BPDLH, GIZ bersama Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen dan dukungan para pihak terhadap proyek GCF ini”, kata Prof. Gusti Hardiansyah, dosen Universitas Tanjungpura, salah satu anggota Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Barat.
Rencana selanjutnya adalah menyampaikan proposal pendanaan iklim GCF kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan rekomendasi proyek, yang kemudian diajukan ke Badan Kebijakan Fiskal sebagai NDA GCF Indonesia untuk mendapatkan No Objection Letter (NOL) sebelum proposal tersebut disampaikan ke Sekretariat GCF.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF Kalbar
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim
Didukung oleh: | |