Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa di Kapuas Hulu

RKHD Kapuas Hulu

Menindaklanjuti terbitnya delapan surat keputusan penetapan Hutan Desa di Kapuas Hulu oleh Menteri Kehutanan, telah dilakukan fasilitasi untuk menyusun  usulan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Penyusunan dokumen ini mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 mengenai Penetapan Areal Kerja Hutan Desa (PAK-HD) di Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan dalam bentuk lokakarya ini diselenggarakan pada tanggal 6 – 8 Mei 2014, dan bertujuan untuk menyusun dokumen Rencana Kelola Hutan Desa (RKHD) dan Peraturan Desa serta menyiapkan kelengkapan administrasi pengusulan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas (BPDAS - Kapuas), FORCLIME, WWF Indonesia, FFI Kapuas Hulu dan Perkumpulan KABAN.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ali Mustofa, Technical Adviser for Community Based Forest Management

Pelatihan menggunakan perangkat analisis land tenure di Kapuas Hulu

Training on land tenure

Selama lima hari dari tanggal 5 sampai9 Mei 2014, perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat adat di Kapuas Hulu mengikuti pelatihan menggunakan perangkat analisis land tenure. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Working Group-Tenure dan didukung oleh GIZ melalui Forest Governance Program dan Forests and Climate Change Programme (FORCLIME). tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai identifikasi awal dan pemetaan konflik sehingga pihak-pihak terkait dapat merumuskan solusi yang dapat mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak.

Dalam pelatihan ini, lima desa yang berada di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kapuas Hulu, yaitu Pulau Manak, Padua, Setulang, Tanjung Lasa dan Sadap, berbagi pengalaman permasalahan yang terkait dengan kawasan hutan maupun batas administratif. Studi kasus dari desa-desa tersebut membantu peserta untuk dapat memahami perangkat yang digunakan dalam menganalisis land tenure, yaitu RATA (Rapid and Tenure Assesment), AGATA (Analisis Gaya Bersengketa), pentingnya pendokumentasian (HuMA-Win) dan pengambilan data gender sebagai bagian dari analisis sosial. Selain dari studi kasus, pemahaman peserta juga diasah melalui praktek lapangan di desa Tanjung Lasa.  

Tindak lanjut dari pelatihan ini adalah akan dilakukannya penilaian (assesment) dan penggalian informasi di lima desa tersebut pada bulan Juli oleh tim Working Group Tenure dan dibantu oleh peserta yang memenuhi kualifikasi sebagai penilai (assesor). Hasil dari penilaian akan dipaparkan di tingkat kabupaten dan nasional agar pengambil kebijakan dapat melihat potret permasalahan tenurial di lokasi studi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mathias Bertram, Strategic Area Manager for Forest Policy

Berbagi Pengalaman Fasilitasi Program PHBM Regional Kalimantan

PHBM BPN

FORCLIME bekerja sama dengan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Mahakam Berau dan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) mengadakan acara pertemuan yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam memfasilitasi kegiatan terkait dengan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada tanggal 25-26 April 2014. Acara tersebut dihadiri oleh 50 orang perwakilan para pihak terkait dengan kehutanan di Regional Kalimantan, utamanya organisasi atau lembaga yang melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola hutannya.
 
Catatan dari hasil diskusi selama pertemuan adalah sebagai berikut: di tingkat provinsi perlu adanya penetapan peraturan gubernur mengenai petunjuk teknis verifikasi Hak Pengelola Hutan Desa, di tingkat kabupaten perlu menyiapkan kelembagaan Hutan Desa untuk peningkatan lembaga maupun sumber daya manusia di tingkat tapak. Selain itu juga berbagi informasi mengenai situasi PHBM (Hutan Desa dan HKm-hutan kemasyakatan) di Kalimantan, serta metode yang digunakan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PHBM.

Tindak lanjut pertemuan ini adalah dibangunnya media komunikasi melalui layanan SMS Center dan jejaring sosial yang diharapkan mampu memberikan informasi terkini mengenai situasi PHBM sekaligus menjembatani keluhan dan kendala masyarakat dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa di Regional Kalimantan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Ali Mustofa, Thematic Leader of Community Empowerment

Berita

Kumpulan berita...

Acara Mendatang

23–24 January 2018. International Symposium on the Promotion of Deforestation-Free Global Supply Chains for Contributing to Halt Deforestation

Mita Hall, Tokyo, Japan

The objective of the event is to inform participants on the status of the implementation New York [2015] global zero deforestation commitments, to facilitate wider publication of good practices including by private sector...

Selengkapnya...


20 - 22 Feb 2018. International Conference Working across Sectors to Halt Deforestation and Increase Forest Area – from Aspiration to Action

 

FAO Headquarters, Rome

This international conference, organized by the Collaborative Partnership on Forests, will bring together a wide range of stakeholders to discuss the challenges of halting and reversing deforestation and to jointly...

Selengkapnya...

Kumpulan acara...