1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

FORCLIME dukung pengelolaan hutan lestari di KPH Berau Barat

FORCLIME melanjutkan kerja sama dan pengembangan kapasitas terkait dengan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan (SVLK/PHPL/FSC) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat bersama dengan The Borneo Initiative (TBI) dan The Nature Conservancy (TNC). Tim gabungan ini melakukan kunjungan lapangan di tiga konsesi hutan yang berada dalam wilayah KPH Berau Barat pada tanggal 28 September hingga 7 Oktober 2016. Ketiga konsesi hutan yang dikunjungi adalah PT. Utama Damai Timber (UDIT), PT. Wana Bhakti Utama (WBPU) dan konsesi yang telah memiliki sertifikasi dari FSC, yaitu PT. Gunung Gajah Abadi (GGA). Kegiatan ini, yang merupakan bagian dari dukungan FORCLIME di bawah bidang strategis Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dilakukan di wilayah KPH Berau Barat, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dukungan FORCLIME kepada perusahaan konsesi hutan untuk mendapatkan sertifikat dengan skema mandatori SVLK/PHL dan Forest Stewardship Council (FSC) telah dilakukan sejak tahun 2013.

20161001 102126

Pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dan pembangunan KPH dilakukan secara intensif bersama dengan lembaga sertifikasi yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dan pihak  swasta.  Kegiatan-kegiatan yang dilakukan termasuk pelatihan teknis, kajian dampak sosial dan partisipasi masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut, yang tujuannya untuk mendapatkan sertifikasi hutan, sedang dimonitor dan disupervisi oleh tenaga ahli bidang sertifikasi hutan. Pemberian sertifikasi hutan sangat tergantung dari perkembangan konsesi hutan dan pengalamannya dalam pengelolaan hutan lestari, proses untuk mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan lestari bervariasi pada masing-masing perusahaan. Beberapa faktor penentu adalah pengalaman dan investasi awal (misalnya hutan dan infrastruktur awal di hutan produksi alam), artinya ada perbedaan utama terkait dengan durasi operasionalisasi konsesi hutan; beberapa sudah beroperasi lebih dari 30 tahun, sementara konsesi lainnya baru mulai lima tahun yang lalu.

Dalam hal operasionalisasi hutan dan pembalakan rendah dampak untuk mengurangi emisi (Reduced Impact Logging to reduce emissions - RIL-C), ketiga konsesi tersebut telah menerima pelatihan penuh mengenai RIL. Hasil dari kegiatan ini adalah paling tidak terjadi pengurangan emisi 25% pada wilayah seluas 136,000 ha, menurut metoda Verified Carbon Standard (VCS) yang dinyatakan oleh TNC.

Tim lapangan mengamati bahwa ketinggian air sungai memainkan peran penting dalam pengangkutan kayu, yang akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Banyak perusahaan konsesi bergantung pada kelayakan praktik pembuatan rakit log (rafting) berdasarkan kondisi sungai. Tingkat air sungai yang rendah menyebabkan lamanya periode penyimpanan kayu di sungai. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas log yang akhirnya mempengaruhi harga penjualan. Peristiwa alam lainnya, seperti curah hujan yang tidak teratur memiliki dampak besar terhadap kelancaran pengangkutan kayu, yang kemudian mempengaruhi keberlanjutan pembalakan di hutan alam produksi. Pengakutan kayu melalui jalan darat dapat menjadi pilihan untuk beberapa konsesi hutan, tetapi tidak untuk semua konsesi. Selain itu, medan yang menantang di daerah pegunungan dan pola curah hujan secara signifikan mempengaruhi kegiatan penebangan kayu. Hujan deras dapat menghentikan kegiatan penebangan, menunggu sampai cuaca cerah dan mengeringnya jalur angkut, sehingga dapat dilalui dengan aman oleh mesin dan truk pengangkut kayu tebangan.

P1090531

Bagi log yang bersertifikat FSC, manajer di perusahaan konsesi hutan melaporkan bahwa log mendapatkan harga premium. Dalam beberapa kasus, pembeli membayar harga premium hingga 10% berdasarkan permintaan klien mereka.
Hasil kunjungan ke lokasi pembibitan pohon di wilayah konsesi hutan dan observasi lapangan menunjukkan bahwa akan tersedia secara berkelanjutan bibit dengan perbedaan kelas umur dan diameter serta komposisi jenis pohon untuk beberapa dekade ke depan di hutan alam produksi. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan reboisasi dan pengayaan pohon di hutan mereka dengan 'spesies pohon komersial' seperti yang dapat dilihat di dalam dokumen inventarisasi hutan. Spesies asli yang tumbuh cepat ditanam di ruang terbuka di luar blok tebang.
Sistem silvikultur dan pembatasan penebangan saat ini didasarkan pada jenis, diameter target dan siklus rotasi penebangan (30 tahun). Umur pohon, komposisi hutan dan rendemen (tahunan) umumnya berdasarkan kategori spesies dan sering kali tidak didokumentasikan dan atau tidak dianalisis karena informasi tersebut yang tidak diperlukan untuk mendapatkan izin penebangan.

Wilayah KPH Berau Barat mencakup sekitar 780.000 hektare. Hampir 50% dari wilayahnya dikategorikan sebagai hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi (HP). Di dalam wilayah KPH Berau Barat terdapat 12 konsesi hutan (hutan alam/hutan tanaman). Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan hutan lestari di wilayah konsesi hutan merupakan indikator penting dan krusial untuk aksi mitigasi perubahan iklim.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Tobias Goedde, Manajer bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari
Suprianto, Advisor Teknis Pembangunan KPH, Kantor Berau

Pengarusutamaan Gender di Sektor Kehutanan Indonesia

Menanggapi akan meningkatnya permintaan untuk mengarusutamakan gender dalam setiap sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginisiasi sebuah proses untuk mengarusutamakan gender di sektor kehutanan dan meminta dukungan teknis FORCLIME. Pengarusutamaan gender di konteks pembangunan bertujuan memperbaiki kualitas partisipasi dan pemanfaatan dalam  proses pembangunan bagi perempuan, laki-laki dan grup marjinal lainnya. Pada bulan Maret 2014, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) KLHK  meminta dukungan FORCLIME terkait dengan beberapa kegiatan, seperti:
• mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kehutanan 2015-2019.
• menyusun “Program kehutanan dan perubahan iklim yang responsif gender”,
• merevisi Keputusan Menteri mengenai “Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender”, dan
• mengimplementasikan dan memfasilitasi untuk mendokumentasikan pembelajaran dari kegiatan model pengarusutamaan gender di area percontohan di Kalimantan.

Bagaimana FORCLIME mendukung pengarusutamaan gender?

FORCLIME mendukung Pokja PUG KLHK dalam memasukan aspek gender ke dalam Rencana Strategis Kementerian (RENSTRA 2015-2019) serta implementasi di lapangan. Hal ini termasuk juga pembentukan kegiatan demonstrasi di tingkat sub-nasional yang mengimplementasikan pendekatan multilevel “Dialog Warga”, sebuah pendekatan yang dihasilkan program kerja sama GIZ lainnya, yaitu Penguatan Hak-Hak Perempuan (Strengthening Women Rights-SWR), yang dilaksanakan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

Apa yang telah FORCLIME lakukan?

1. FORCLIME mendukung KLHK dan KPPA dalam mendiseminasikan isu-isu gender dan metode pendekatan ‘Dialog Warga’ bagi 50 pejabat pemerintah di Kabupaten Sumba Timur, 30 pejabat di Kabupaten Agam, dan 30 pejabat di Provinsi Sumatera Barat, 25 pejabat pemerintah di Kabupaten Berau (Provinsi Kalimantan Timur) dan 20 pejabat Kabupaten Malinau (Provinsi Kalimantan Utara).

2. FORCLIME mendukung KLHK dan KPPA dalam melaksanakan pelatihan mengenai pengarusutamaan gender kepada 60 petani (yang termasuk dalam kelompok-kelompok petani) di Kabupaten Sumba Timur dan 50 petani dari Kabupaten Agam. Selain itu, dalam rangka peningkatan kesadaran tentang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, fasilitasi juga dilakukan kepada petani dari Kabupaten Berau (50 petani Desa Tepian Buah dan 30 petani Desa Long Okeng) serta Kabupaten Malinau (35 petani Desa Setulang). Pendekatan yang dilakukan, selain kerangka konseptual GIZ untuk pengarusutamaan gender, juga pendekatan Dialog Warga dari Proyek Penguatan Hak-Hak Perempuan (Strengthening Women Rights-SWR).

3. FORCLIME membantu penyusunan revisi Keputusan Menteri SK Menhut No.528/Menhut-II/Peg/2004 tentang "Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender".

4. FORCLIME, bersama-sama dengan Pokja PUG KLHK, telah melatih sedikitnya 100 pegawai KLHK mengenai gender; pengarusutamaan gender; serta perencanaan, penganggaran dan audit responsif gender. Para auditor ini akan memiliki peran untuk mengaudit semua unit di KLHK terkait dengan program berbasis gender dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan dan penganggaran kementerian. Audit berbasis pengarusutamaan gender akan diterapkan pada  tahun 2016, dengan demikian kinerja semua unit di kementerian akan diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang responsif terhadap gender. Proses audit ini akan terus dilaksanakan dalam jangka menengah dan jangka panjang seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

5. FORCLIME mendukung mitranya KLHK sebagai penandatangan COP dari UNFCCC, dalam proses merumuskan posisi Indonesia dalam "Perubahan Iklim, Kehutanan dan Gender" yang dipresentasikan pada COP 21 di Paris tahun 2015.

Apa dampak kegiatan kami?

• Gender telah diarusutamakan dalam strategi nasional: FORCLIME telah mendukung KLHK dalam menyusun rencana strategis kehutanan nasional (Renstra) 2015-2019 yang telah mengintegrasikan isu gender di dalamnya. KLHK telah mengalokasikan anggaran yang responsif gender untuk tahun 2014 sebesar Rp 30.081.042.000 dan penganggaran untuk kegiatan gender selama lima tahun ke depan akan dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Renstra. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender, Pokja PUG bersama FORCLIME telah melatih lebih dari 100 auditor dari Inspektorat Jenderal mengenai pengarusutamaan gender terkait dengan cara mengaudit perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Audit berbasis gender memiliki dasar hukum dan akan dilaksanakan pada tahun 2016. Semua unit di KLHK akan diukur atas keberhasilannya dalam mengintegrasikan kegiatan responsif gender ke dalam kerangka perencanaan kegiatan.

• Efek multiplier: Melalui kegiatan gender yang didukung oleh FORCLIME, telah dilatih 25 gender fasilitator dengan metoda training of trainers (ToT), yang kemudian akan melanjutkan pelatihan gender kepada 155 pejabat pemerintah dan 215 petani di tingkat lapangan. Selain itu, dalam dialog Selatan-Selatan, pembelajaran dari pengarusutamaan gender di KLHK didiskusikan dan dibahas bersama 50 peserta dari proyek GIZ Brasil pada 22 Juli 2015.

• Pengakuan atas kerja sama: Pada kompetisi penilaian antar kementerian, Pemerintah Indonesia menghadiahkan KLHK “Anugrah Parahita Ekapraya” untuk upaya pengimplementasian pengarusutamaan gender kedalam dokumen perencanaan dan kegiatan. Sebagai hasil dari dukungan dan kolaborasi, pada tahun 2016 KLHK kemungkinan akan naik ke level 1 untuk hadiah diatas yang diberikan setiap tahun kepada kementerian-kementerian yang telah mengimplementasikan pengarusutamaan gender. FORCLIME juga memenangkan hadiah pertama untuk kompetisi “GIZ Communicating Gender Award” 2015 yang diadakan oleh GIZ Indonesia, Timor Leste and ASEAN.

Langkah Berikutnya

FORCLIME akan tetap mendukung Pokja PUG KLHK dalam implementasi pengarusutamaan gender dengan fokus penekanan kebersinambungan pengarusutamaan gender melalui kebijakan dan monitoring serta evaluasi yang akan melibatkan auditor dan inspektorat.

Untuk mengetahui kegiatan terkait gender yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat disini.

Dukungan terhadap revisi pedoman inventarisasi hutan untuk KPH Produksi dan KPH Lindung di Indonesia

Latar belakang
Inventarisasi hutan bertujuan untuk mengumpulkan data hutan dan informasi relevan lainnya dalam pengelolaan hutan (dalam hal ini: Kesatuan Pengelolaan Hutan - KPH). Kegiatan inventarisasi hutan merupakan dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut dan menyusun langkah-langkah perencanaan sesuai dengan rencana jangka panjang serta rencana tahunan bisnis dan manajemen.

Penerapan metode inventarisasi hutan yang baik dan efisien di tingkat KPH merupakan prasyarat dalam merumuskan rencana pengelolaan 10 tahun serta rencana pengelolaan tahunan KPH. Dengan demikian inventarisasi hutan merupakan kunci utama dalam melakukan reformasi sektor kehutanan di Indonesia. Inventarisasi tertentu harus dilakukan secara berkala di KPH, resort (RPH) dan di tingkat blok sebagai dasar bagi pengelolaan hutan untuk menentukan potensi hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu.

Tantangan inventarisasi hutan di tingkat KPH saat ini
Pedoman inventarisasi hutan yang ada serta kondisi umum untuk melakukannya menyebabkan berbagai tantangan dan kesulitan dalam pelaksanaannya di tingkat KPH:

Metodologi:

  • Pedoman teknis yang ada saat ini, Agustus 2012, adalah untuk membuat perencanaan pemanfaatan hutan dan pengembangan rencana pengelolaan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). (Pedoman Teknis Inventarisasi KPH) merekomendasikan penerapan metode inventarisasi hutan yang sama di tingkat KPH seperti yang dikembangkan untuk Inventarisasi Hutan Nasional (NFI). Replikasi sederhana dari metode NFI tampaknya tidak sesuai untuk tingkat KPH karena menghasilkan tingkat kesalahan pengambilan sampel yang tinggi. Metode sampling NFI dengan kelompok plot yang terdiri dari 1 plot sampel permanen (petak ukuran 100m x 100m dengan 16 unit pengukuran) dan 8 plot sampel sementara (dengan masing-masing 8 subplot) sangat memakan waktu dan biaya.
  • Perusahaan HPH swasta yang berada di dalam wilayah KPH saat ini menggunakan metodologi inventarisasi yang berbeda (IHMB) berdasarkan pedoman khusus dengan plot persegi panjang berukuran 20 x 125m yang dalam pelaksanaannya menghemat waktu dan padat karya.

Kapasitas para pemangku kepentingan:

  • Terbatasnya kapasitas teknis dan keuangan dari lembaga-lembaga di daerah, seperti di 22 unit pelaksana teknis (Balai Pemantapan Kawasan Hutan - BPKH) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), KPH, lembaga penelitian, dan lain-lain.
  • Masyarakat lokal sering tidak kali tidak diikutsertakan pada saat pelaksanaan inventarisasi hutan, padahal mereka memiliki pengetahuan mengenai kondisi lokal kawasan hutan dan spesies.
  • Kebanyakan inventarisasi hutan dilakukan oleh perusahaan konsesi kayu swasta yang memiliki perhatian utama untuk mendapatkan pendapatan tertinggi dari pemanenan kayu bukannya menjaga jasa ekosistem hutan dan fungsi dalam jangka panjang.
  • Inventarisasi tertentu (misal inventarisasi karbon hutan) sering dilakukan oleh program penelitian dari perguruan tinggi, LSM atau perusahaan lebih kecil seperti konsultan dengan spesialisasi tertentu, dan jarang terintegrasi ke dalam sistem NFI.

Mandat pemangku kepentingan:

  • Mandat, peran dan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan yang berbeda pada tingkat nasional (kementerian) dan tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) terkait dengan pelaksanaan inventarisasi hutan tidak selalu jelas.
  • Mandat bagi pengelola KPH sangat kompleks, meliputi pengelolaan hutan lestari (PHL), langkah-langkah pengurangan emisi (misalnya REDD +), pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi keanekaragaman hayati, produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan dengan demikian peningkatan penghidupan masyarakat lokal. Namun kapasitas KPH untuk memenuhi mandat tersebut kurang memadai.

Skala dan topografi:

  • Kebanyakan KPH bertanggung jawab untuk mengelola kawasan hutan dengan luasan yang besar yang memiliki fungsi hutan berbeda-beda (konservasi, perlindungan, produksi), jenis kepemilikan dan hak pemanfaatan (penghuni hutan, masyarakat, swasta).
  • Oleh karena ukuran luas, kondisi ekologi dan topografi, pemanfaatan berkelanjutan sebagian besar hutan alam di Indonesia menjadi sulit. Selain itu, kegiatan inventarisasi hutan membutuhkan banyak waktu dan tenaga kerja serta staf yang berdedikasi dan terampil.

Tenurial lahan dan pemanfaatan hak:

  • Dalam banyak kasus tata batas dan hak tenurial suatu kawasan hutan tidak jelas dan mengakibatkan sengketa dan konflik.
  • Konflik penggunaan lahan yang terjadi dan/atau kurangnya keterlibatan masyarakat lokal menjadi hambatan dalam pelaksanaan inventarisasi di beberapa kawasan hutan. Bahkan tim inventarisasi hutan sering dianggap sebagai penyusup.

FORCLIME dukung revisi pedoman inventarisasi manajemen hutan KPH

Sepanjang tahun ini, FORCLIME mendukung Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) KemenLHK dalam proses revisi pedoman teknis inventarisasi hutan di wilayah KPH. Melalui kerja sama erat antara IPSDH bersama dengan tim konsultan ForestEye dari Universitas Goettingen, Jerman, beberapa Diskusi Kelompok Terarah (FGD), lokakarya dan pelatihan telah dilakukan:

Maret 2015: Pertemuan persiapan. Penilaian atas permasalahan dan tantangan yang ditemukan dalam pedoman teknis inventarisasi saat ini, identifikasi personel kunci dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyiapan road map proses dukungan FORCLIME untuk menyusun revisi pedoman teknis.

April 2015: Diskusi Kelompok Terarah (FGD). Presentasi hasil tinjauan kritis atas pedoman yang ada sekarang oleh konsultan dan rekomendasi awal pada rancangan sampel alternatif dan pilihan untuk rancangan inventarisasi pengelolaan.

Juli 2015: Penilaian Kebutuhan Pelatihan dan Informasi. Penilaian atas tujuan sebenarnya kegiatan inventarisasi pada tingkat KPH adalah untuk mengidentifikasi informasi yang harus dikumpulkan selama pelaksanaan inventarisasi. Hubungan antara informasi inventarisasi dan rencana pengelolaan berkelanjutan adalah hal penting. Kebutuhan pelatihan telah dibahas melalui berbagai lokakarya dan sesi pelatihan intensif pada bulan November.

November 2015: Lokakarya dan pelatihan. KPH, BKPH dan staf KemenLHK membahas kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas biaya metodologi inventarisasi serta perumusan yang jelas tentang formulasi tujuan inventarisasi dan sasaran sesuai dengan kebutuhan KPH. Lokakarya satu hari ini diikuti dengan pelatihan tiga hari tentang Sistem Informasi Geografis (GIS), manajemen data, penginderaan jarak jauh dan perangkat pengukuran hutan modern.

Maret 2016: Lokakarya Final. Sekelompok besar ahli kehutanan dari KemenLHK, universitas, KPH, FAO dan GIZ bersama-sama hadir pada lokakarya dua-hari. Peserta memberikan masukan final dan membahas pedoman standar minimal untuk inventarisasi pengelolaan hutan di tingkat KPH yang disusun oleh FORCLIME dan Konsultan ForestEye.

Rencana ke depan
Tentunya FORCLIME dan tim konsultan ForestEye dari Universitas Goettingen akan menyelesaikan pedoman standar minimal untuk inventarisasi pengelolaan hutan di tingkat KPH yang mencakup semua hasil dan masukan dari rangkaian lokakarya yang telah dijelaskan di atas. Dokumen yang disusun merupakan kontribusi FORCLIME dalam proses merevisi pedoman inventarisasi IPSDH KemenLHK, yang saat ini masih sedang dilakukan dan nantinya akan tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. IPSDH berencana menyelesaikan proses revisi pedoman teknis ini pada bulan Juni 2016. Revisi pedoman inventarisasi akan dilaksanakan pada tahun 2017.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Tobias Goedde, Manajer Area Strategis untuk Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

FORCLIME dukung penyusunan konsep pelaksanaan sistem manajemen keuangan bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat beroperasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007. Salah satu persyaratannya adalah mengembangkan investasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan pengelolaan hutan lestari. Oleh karena itu, KPH harus memiliki sistem manajemen keuangan yang memadai, selain sistem penganggaran yang sudah ada dalam rencana anggaran pemerintah nasional dan daerah (APBN atau APBD).

FORCLIME melakukan pendampingan dalam proses penerapan sistem manajemen keuangan bagi KPH di Indonesia selama beberapa tahun ini, khususnya KPH Gularaya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui bantuan fasilitasi dan bimbingan FORCLIME, beberapa milestone telah dicapai sebagaimana berikut ini.

Milestone pertama: Pada awal tahun 2012, FORCLIME mendukung pelaksanaan studi mengenai ‘Konsep Kebijakan Investasi dan Sistem Manajemen Keuangan bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)’. Telaahan ini dilakukan oleh sebuah tim dengan berbagai keahlian di bidang kehutanan dan administrasi publik dan keuangan. Kajian ini selesai pada bulan Agustus 2012. (Tim studi terdiri dari: Bramasto Nugroho; Sudarsono Soedomo, Handra Hefrizal; Agus Setyarso, Guido Kartodihardjo, Ali Djajono).

Milestone kedua: FORCLIME mendukung penyusunan dan penerbitan buku "PPK-BLUD - Menuju KPH Mandiri" (edisi 1 September 2013).

Milestone ketiga: FORCLIME menginisiasi percobaan pelaksanaan PPK-BLUD di Gularaya KPH Produksi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Uji coba dilakukan Juni 2013

Milestone keempat: FORCLIME melakukan proses fasilitasi secara intensif di Gularaya KPH Produksi pada periode bulan Maret sampai Mei 2014 bekerja sama dengan akademisi lokal dari Universitas Halu Oleo Kendari. Tujuan dari proses fasilitasi ini adalah untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam penerapan system PPK-BLUD di KPH Gularaya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama periode tersebut, termasuk:

  1. Menyusun draft Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  2. Menyiapkan Rencana Bisnis Strategis (RSB) 
  3. Menyusun dokumen Laporan Keuangan Prognosis di KPH Gularaya
  4. Memfasilitasi penilaian dan proses pengambilan keputusan Tim Evaluasi PPK-BLUD KPH Gularaya.

Milestone kelima: Capaian terbesar adalah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 636 tahun 2014 tentang pembentukan Tim Penilai PPK-BLUD untuk KPH Gularaya, tanggal 11 November 2014.

Milestone keenam: Hasil dari fasilitasi ujicoba pelaksanaan PPK-BLUD di KPH Produksi Gularaya, beberapa peraturan pemerintah daerah telah dikeluarkan:

  1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 268 tahun 2016 tentang implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Provinsi KPH Produksi Gularaya, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 14 April 2016.
  2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 13 tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola KPH Produksi Gularaya, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 12 April 2016.
  3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 15 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal KPH Produksi Gularaya, tanggal 4 Mei 2016.

Milestone ketujuh: FORCLIME fasilitasi penyusunan buku petunjuk pelaksanaan sistem PPK-BLUD - Menuju KPH Mandiri , yang merupakan penyempurnaan dari buku pertama, dan sebagai capaian terbaru di tahun 2016. Di dalam buku terbaru ini dilengkapi dengan template yang diperlukan dalam implementasi sistem PPKBLUD di tingkat KPH. Dengan panduan ini para manajer KPH di seluruh Indonesia dapat belajar dari pendekatan yang dilakukan di KPH Produksi Gularaya dan menerapkannya dalam KPH masing-masing.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Gatot Moeryanto, Senior Adviser untuk Pembangunan KPH
Wandojo Siswanto, Manager bidang Strategis, Kebijakan Kehutanan (Kerangka Kebijakan Nasional dan sub nasional)

Dukungan terhadap pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

FORCLIME memberikan saran kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam pembangunan Kesatuan Pengelolaan Konservasi Hutan (KPHK) non-taman nasional.
Salah satu bentuk kolaborasi yang telah dilakukan adalah penyusunan buku panduan "Rancang Bangun dan Operasional Pengelolaan KPHK”. Buku yang telah selesai dibuat pada tahun 2015, menguraikan tentang perencanaan dan langkah-langkah persiapan untuk membangun KPHK, sebagai berikut:

  1. Mengelompokkan area konservasi yang ditunjuk untuk kepastian pengelolaan kawasan.
  2. Mengkaji aspek ekologi untuk kesesuaian ekologi dengan peruntukannya.
  3. Mengevaluasi jarak dan ukuran demi pengelolaan yang efektifitas dan efisiensi oleh unit manajemen.
  4. Mengkaji ketersediaan sumber daya, distribusi, dan aksesibilitas pemanfaatan.

Pertama, teknik penyangga (buffering) berdasarkan proximity dan adjacent, serta aspek geografis dan ekologis digunakan untuk penetapan suatu KPHK baru. Kemudian, kawasan konservasi kunci yang diidentifikasi melalui metode penilaian ahli (expert judgment), yang merupakan intisari dalam mendelineasikan unit kelola yang diusulkan.
Hasil kolaborasi lainnya adalah "Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, dan "Standar, Kriteria dan Prosedur Pembangunan KPHK" (saat ini masih dalam proses penyelesaian). Selain itu, FORCLIME akan mendorong hasil kajian untuk disusun menjadi Peraturan Menteri mengenai Pembangunan KPHK di luar taman nasional, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Transformasi: Dari Area Konservasi untuk Unit Pengelolaan Konservasi Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa dan hutan konservasi alam (taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, termasuk taman buru). Saat ini, taman nasional yang ada dikelola oleh unit pengelola khusus, yang dikenal sebagai Balai Taman Nasional dan Balai Besar Taman Nasional, sedangkan Taman Hutan Raya berada di bawah pemerintah nasional atau provinsi. Kawasan lindung lainnya dikelola oleh Balai Besar Kawasan Konservasi dan Balai Kawasan Konservasi di tingkat provinsi. Perbedaan tingkat administrasi dan institusi pengelola telah menyebabkan kurangnya manajemen yang efektif, terutama di kawasan konservasi non-taman nasional di tingkat tapak. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan hutan lestari, pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan kebijakan penting untuk memperkuat pelaksanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Oleh karena itu, semua hutan, termasuk hutan konservasi harus dikelola oleh unit manajemen khusus berdasarkan fungsinya. Oleh karena itu, kawasan konservasi dan manajemennya yang sekarang akan berubah menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi sebagai sebagai satu area/kelompok dan satu unit manajemen (organisasi).

Sejarah berdirinya Kawasan Konservasi di Indonesia

Pembentukan kawasan konservasi (KK) di Indonesia mengacu pada saat Pemerintah Kolonial Belanda menunjuk sebagian hutan Indonesia sebagai "natuurmonumenten" (monumen alam) atau "wildreservaat" (suaka margasatwa) di bawah Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tujuan melestarikan hutan termasuk penelitian dan perlindungan alam dan habitat marga satwa, terutama mamalia besar, burung dan hewan menarik lainnya. Beberapa kawasan yang dikelola oleh Kantor Kehutanan (Onder het beheer van den Dienst van het Boschwezen) seperti cagar botani atau Kebun Raya Bogor (Onder het beheer van den Directeur’s Land Paltentuin te Buitenzorg), sedangkan yang dan lainnya dikelola oleh pihak swasta (Onder het beheer door Particulieren) seperti cagar alam. Daerah-daerah tersebut ditetapkan sebagai cagar alam (natuurmonumenten) berdasarkan UU Cagar Alam No. 278 tanggal 18 Maret 1916 (Natuurmonumenten Ordonantie, Staatsblad van Nederlandch - Indie No. 278, 1916).1 Selain itu, banyak daerah yang ditetapkan sebagai suaka margasatwa (wildreservaat) untuk melindungi spesies hewan yang terancam karena perburuan yang berlebihan untuk hobi dan keindahan. Situasi tersebut menyebabkan pembatasan kegiatan berburu melalui berlakunya Peraturan Berburu no. 133/1916 (Jacht ordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 133) yang diikuti oleh berlakunya Peraturan Satwa Liar (Dierenbeschermings Ordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 134).
Pada tahun 1941, sebuah Hukum Perlindungan Alam (Natuurbeschermings Ordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer 167) diterbitkan sebagai perbaikan dari Hukum Monumen Alam tahun 1916. Namun, karena Perang Dunia II (dan invasi Jepang tahun 1942), tidak ada kegiatan terkait yang dilakukan sampai diundangkannya UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Menurut undang-undang ini, kawasan konservasi dibagi menjadi Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata. Berdasarkan undang-undang ini, yang sebelumnya natuurmonumenten dan wildreservaat ditetapkan kembali sebagai suaka alam dan suaka margasatwa. Selain itu, lebih banyak wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung baru seperti cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, dan hutan buru di bawah Departemen Pertanian. Namun, dasar konservasi keanekaragaman hayati berlaku setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang pada saat yang sama mencabut undang-undang yang sebelumnya dikeluarkan Pemerintah Kolonial Belanda.
Pada tahun 1978/1979, beberapa kawasan konservasi, terutama Cagar Alam dan Suaka Margasatwa dinilai untuk diusulkan menjadi taman nasional dengan menggambungkan areal hutan yang berdampingan sekitarnya menjadi areal yang layak terkelompok. Lima taman nasional pertama ditetapkan pada tahun 1980, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Komodo. Pada tahun 1982, selama Kongres Taman Nasional Dunia (World National Park Congress) di Bali, 11 kawasan lainnya dinyatakan sebagai taman nasional. Saat ini, ada 521 kawasan konservasi di Indonesia, meliputi lebih dari 27 juta hektare, yaitu: CagarAlam (220Ha), Suaka Margasatwa (75Ha), Taman Nasional (51Ha), Taman Hutan Raya (23Ha), Taman Wisata Alam (115Ha), dan Hutan Buru (13Ha).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Wandojo Siswanto, Manajer bidang Kebijakan Hutan dan Perubahan Iklim

1 Yudistira, Pandji. 2014. Sang Pelopor.  Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam