1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Pedoman Inventarisasi Hutan – memperbarui landasan penting perencanaan

Latar belakang dan tujuan

Dalam kerangka kerja tata kelola hutan dan persiapan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), diperlukan data dan informasi tentang potensi sumber daya hutan, karakteristik wilayah dan informasi lainnya. Untuk memperoleh data dan informasi tersebut perlu dilakukan inventarisasi hutan di wilayah masing-masing.

2018 forest inventory 1 mz

Penerapan metode inventarisasi hutan yang baik dan efisien di tingkat KPH merupakan prasyarat untuk perumusan rencana pengelolaan tahunan dan rencana pengelolaan 10 tahun. Inventarisasi khusus perlu dilakukan secara berkala di KPH, resort dan di tingkat kompartemen sebagai dasar dalam pengelolaan hutan dengan menentukan produk kayu dan bukan-kayu.

Selama dua tahun, mulai bulan Maret 2015 hingga bulan Januari 2017, pedoman teknis inventarisasi hutan untuk KPH direvisi secara partisipatif termasuk para ahli nasional dan internasional, pemangku kepentingan yang berbeda di tingkat nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK, universitas) dan subnasional (unit pelaksana teknis Ditjen Planologi - BPKH, KPH) yang didukung oleh FORCLIME.

Pendekatan utama dari KLHK terkait dengan revisi pedoman inventarisasi hutan adalah untuk menerapkan pedoman inventarisasi yang sesuai dengan persyaratan, sbb: 

  • efisien dan hemat biaya
  • untuk meminimalkan kesalahan sampling
  • agar fleksibel dan dapat diadaptasikan dengan kondisi lokal KPH (tugas individu dari KPH, kondisi lokasi dll.).

Momentum pengembangan pedoman baru inventarisasi hutan adalah diterbitkannya publikasi berjudul ’Penentuan standar minimum untuk inventarisasi pengelolaan hutan pada tingkat KPH’ yang disusun oleh tim konsultan ForestEye dari Universitas Göttingen. Standar minimum tsb merupakan masukan bagi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) untuk merevisi pedoman teknis inventarisasi hutan. Publikasi ini berisi masukan mengenai aspek-aspek multikultural yang komprehensif dari inventarisasi pengelolaan hutan dan memberikan rekomendasi mengenai metodologi, desain dan implementasi.  Masukan-masukan tersebut sangat penting bagi para pihak, termasuk staf manajemen KPH, yang terkait dengan pelaksanaan inventarisasi hutan.  Pedoman teknis baru untuk inventarisasi hutan dalam KPH Produksi dan KPH Lindung diberlakukan pada bulan Januari 2017 (P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1/2017: Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi).

 

1) Uji coba di lapangan

Pada bulan Februari 2018, IPSDH melakukan uji coba untuk menguji kepraktisan panduan di lapangan. Uji coba ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan inventarisasi hutan di KPH Produksi dan KPH Lindung, baik mengenai aspek teknis dan administrasi, serta mendapatkan kepastian tentang sumber daya yang diperlukan sehubungan dengan waktu yang dibutuhkan, anggaran, peralatan, dan personel.

Uji coba dilakukan di wilayah kerja KPH Kapuas Hulu Utara, Kalimantan Barat.

Untuk uji coba di lapangan, dibentuk empat tim mengikuti jenis hutan yang berbeda di tiga hutan desa:

1. Hutan rawa gambut primer
2. Hutan rawa gambut sekunder
3. Hutan lahan kering primer
4. Hutan lahan kering sekunder

 

Setiap tim terdiri dari tujuh anggota: satu ahli inventarisasi hutan dari KLHK (IPSDH) sebagai ketua tim, dua staf dari KPH Kapuas Hulu Utara dan empat pekerja dari masyarakat setempat.

Selama uji coba di lapangan, dibuat catatan rinci yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis kendala-kendala pengukuran saat membuat cluster dan plot, pengukuran tegakan hutan, pengalihan cluster, pengukuran produk hutan bukan kayu, keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan; berdasarkan aspek teknis seperti waktu, peralatan, dan personel sesuai dengan pedoman inventarisasi hutan.

FORCLIME mendukung mulai dari persiapan, implementasi, hingga tindak lanjut dari uji lapangan.

2018 forest inventory 3 mz

 

2) Evaluasi hasil uji coba di lapangan

Hasil uji coba di lapangan dan panduan yang telah direvisi disampaikan dalam Diskusi Kelompok Fokus (FGD) pada tanggal12-13 April 2018 di Bogor. FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek teknis dan efisiensi konsep teknis serta keterlibatan BPKH dan direktorat terkait dalam rangka menyempurnakan pedoman inventarisasi hutan dan sosial-budaya.

Dalam FGD, diskusi meliputi kebutuhan untuk amendemen pedoman inventarisasi teknis serta pedoman inventarisasi sosial-budaya. Selama FGD perwakilan dari sebagian besar unit pelaksana teknis (BPKH) dari seluruh Indonesia, IPSDH, Balai Diklat Lingkungan dan Kehutanan (BD LHK) Bogor, Institut Pertanian Bogor dan FORCLIME membahas temuan dari uji coba di lapangan serta pengalaman pertama dari penerapan pedoman di beberapa KPH di Sulawesi dan Maluku. Lebih dari 20 masukan untuk amandemen pedoman dikumpulkan untuk perbaikan pedoman inventarisasi.

 

3) Pembelajaran dan langkah selanjutnya

2018 forest inventory 2 mz

 

FGD untuk mengevaluasi pedoman inventarisasi hutan teknis, pedoman inventarisasi sosio-budaya dan standar kegiatan dan biaya menghasilkan banyak masukan berharga sebagai bahan pertimbangan untuk merevisi pedoman tersebut. Pada saat yang sama, terjadi pertukaran pengetahuan diantara BPKH yang hadir karena adanya pekerjaan yang berbeda (misalnya kondisi hutan).

Hasil uji coba di lapangan memberikan informasi berharga sehubungan dengan menyusun perencanaan yang realistis kegiatan inventarisasi di lapangan.

Input untuk merevisi pedoman telah dikumpulkan dan kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk amandemen pedoman inventarisasi hutan dan sosial budaya oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), Ditjen Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan. Hasil dari uji coba ini akan menghasilkan panduan baru bagi KPH untuk memastikan proses perencanaan yang tepat dan hasil perencanaan yang dapat diandalkan sebagai dasar untuk pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Moritz Zetzmann, Advisor bidang pengelolaan hutan, Putussibau, Kalimantan Barat
Stephanie Wegscheider, Advisor bidang GIS, Jakarta

Mendukung Penyusunan Roadmap KPH di Kalimantan Timur

Kalimantan Timur merupakan salah satu perintis provinsi yang memulai pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kegiatan tersebut dimulai sejak tahun 2007 ketika pembangunan KPH model pertama dikembangkan. Tiga KPH model pertama, yaitu Berau Barat, Tarakan dan Bulungan, dibangun di Kalimantan Timur, hingga terbentuknya provinsi baru Kalimantan Utara, yang memisahkan KPH Tarakan dan KPH Bulungan dari Kalimantan Timur. Saat ini, provinsi Kalimantan Timur yang bertanggung jawab untuk mengembangkan 21 KPH terdiri dari 18 KPH Produksi, 2 KPH Lindung dan 1 KPH Konseravsi (Taman Hutan Raya).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk 529 KPH untuk mengelola hutan negara secara lebih baik. Pembentukan KPH didasarkan pada dominasi fungsi hutannya, yaitu dalam bentuk KPH Produksi (KPHP) pada hutan produksi dan KPH Lindung (KPHL) pada hutan lindung dan KPH Konservasi (KPHK) terutama pada hutan konservasi. Pemerintah telah menargetkan pada tahun 2020, akan terbangun 600 KPHP dan KPHL dan, setidaknya, 100 KPHK dan beroperasi. FORCLIME memberikan dukungan terus menerus pada pengembangan KPH di Indonesia, terutama di kabupaten wilayah kerjanya, yaitu: Berau Barat, Malinau dan Kapuas Hulu. Setelah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana otoritas pengelolaan hutan diintegrasikan ke tingkat provinsi, dukungan FORCLIME diperluas untuk memperkuat pengembangan KPH di tingkat provinsi.

Dukungan FORCLIME terhadap pengembangan KPH di tingkat provinsi mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, pengembangan organisasi dan penguatan kelembagaan, dukungan untuk memfasilitasi proses perencanaan dan kapasitas, pembentukan "Pusat KPH" sebagai platform komunikasi, dan lain-lain. Upaya untuk mendukung provinsi dalam Pembangunan KPH telah disinergikan dengan mitra yang berbeda seperti Global Green Growth Institute (GGGI), The Nature Conservancy (TNC), Worldwide Fund for Conservation of Nature (WWF Indonesia), mitra lokal dan juga Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI).

 

Mengapa KPH menyusun roadmap?

Kebutuhan pembentukan KPH menjadi lebih jelas karena pergeseran kewenangan hutan dari tingkat kabupaten ke provinsi dan nasional, yang menyebabkan tidak ada lagi lembaga kehutanan di tingkat lapangan selain KPH. Fakta ini membawa konsekuensi untuk mengoperasikan semua KPH sesegera mungkin. Pada saat yang sama, Kalimantan Timur menetapkan komitmen yang lebih besar terhadap kegiatan-kegiatan terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan tindakan mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian mengharuskan pendirian KPH sebagai prasyarat.

Agar memiliki arah yang jelas ke depan, untuk menetapkan target SMART dan untuk mengonsolidasikan sumber daya potensial menuju operasi penuh KPH, provinsi Kalimantan Timur mengembangkan roadmap yang disebut "Roadmap Percepatan Pembangunan KPH”.  Roadmap ini dimulai dari identifikasi persyaratan untuk dapat menjadi KPH independen dan penyusunan rencana untuk mencapainya. Roadmap ini juga berfungsi sebagai panduan bersama bagi para pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pembangunan KPH di Kalimantan Timur.

 

Apa itu Roadmap Pembangunan KPH?

Roadmap "Percepatan KPH" didasarkan pada lima pilar untuk membangun "KPH Mandiri" yang merupakan tujuan akhir. Lima pilar ini mewakili lima kondisi dimana KPH dapat dianggap berjalan dengan baik, yaitu:

  1. Semua wilayah KPH ditetapkan secara hukum;
  2. Operasional KPH didukung oleh institusi dan organisasi yang kuat;
  3. KPH memiliki "perencanaan SMART" mengikuti perencanaan kebutuhan strategis, perencanaan operasional dan perencanaan kebutuhan bisnis;
  4. KPH mampu menerapkan Praktek Pengelolaan Hutan Lestari;
  5. Pengelola KPH memastikan keberlanjutan operasional KPH.

5 pilar menuju KPH mandiri 2

 

Kelima pilar tersebut diuraikan ke dalam rangkaian kriteria dan indikator yang tingkat pencapaiannya akan diukur, diikuti oleh rencana tindakan dan milestone untuk rentang waktu yang berbeda (jangka pendek, menengah dan panjang). Roadmap tersebut bertujuan untuk menjadi peta tunggal yang bisa digunakan oleh semua pemangku kepentingan di Kalimantan Timur dalam mendukung pembangunan KPH saat ini untuk menuju KPH mandiri.

 

Pembelajaran dan langkah ke depan

Pembangunan KPH merupakan tantangan besar bagi provinsi karena keterbatasan sumber daya, pengalaman dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, pengembangan KPH perlu pendekatan tahap demi tahap yang bijaksana untuk mencapai tujuan akhir. Pendekatan tersebut memerlukan rencana tindakan dan milestone yang jelas untuk memastikan kemajuan perkembangannya. Roadmap ini juga harus menjadi dokumen dasar bagi para mitra yang bertujuan untuk mendukung pembangunan KPH di provinsi Kalimantan TImur, termasuk lembaga pemerintah.

Roadmap KPH menggambarkan target dan tindakan untuk pembangunan yang dibutuhkan sehingga pemangku kepentingan dapat menyesuaikan rencana aksi dan dukungan mereka.

Namun roadmap tersebut perlu dipantau. Sebagai bagian dari roadmap, mitra di Kalimantan Timur melalui "KPH Center", berupa kelompok kerja akan mengembangkan sistem pemantauan berbasis komputer/web, dimana kemajuan roadmap dapat diukur secara kuantitatif.

Selain proses pemantauan, status legal atau resmi dari roadmap tersebut juga diperlukan. Untuk itu, pemerintah Kalimantan Timur berencana menerbitkan road map ini sebagai Peraturan Gubernur.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Duratmo Momo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Tunggul Butarbutar, Advisor teknis bidang pengelolaan hutan lestari, Koordinator Provinsi Kalimantan Timur

Revisi panduan inventarisasi hutan pada KPH Produksi dan KPH Lindung dukungan FORCLIME telah diluncurkan

Latar Belakang
Inventarisasi hutan bertujuan untuk pengumpulan data hutan dan informasi lain yang relevan untuk pengelolaan (maksudnya: Kesatuan Pengelolaan Hutan--KPH). Inventarisasi ini memberikan basis bagi seluruh analisis lebih lanjut dan tahapan-tahapan perencanaan yang telah ditentukan dalam rencana jangka panjang, demikian pula sebagai rencana bisnis dan pengelolaan tahunan. Penerapan metode inventarisasi hutan yang tepat dan efisien di tingkat KPH merupakan prasyarat untuk perumusan 10 tahun serta rencana pengelolaan tahunan KPH dan menjadi hal utama dalam reformasi sektor kehutanan Indonesia. Inventarisasi spesifik perlu dilakukan secara berkala rutin di KPH, resort (RPH) dan tingkat kompartemen untuk memberikan dasar bagi pengelolaan hutan dengan menentukan potensi hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu.

2014 Kapuas Hulu forest inventory 1 Dominik

 

Tantangan inventarisasi hutan pada tingkat KPH:
Pedoman inventarisasi yang dikembangkan sebelumnya (diterbitkan tahun 2012) serta persyaratan umum inventarisasi hutan menyebabkan tantangan dan kesulitan yang beragam di tingkat KPH:

Metodologi:

  • Pedoman terdahulu, yakni “Pedoman Teknis Perencanaan Penggunaan Hutan dan Pengembangan Perencanaan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Agustus 2012” (pedoman teknis untuk melakukan inventarisasi hutan pada kawasan KPH) merekomendasikan penerapan metode inventarisasi hutan yang sama pada tingkat KPH seperti yang dikembangkan untuk Inventarisasi Hutan Nasional (IHN).  Replikasi sederhana atas metode IHN nampaknya tidak cocok untuk diterapkan di KPH karena tingginya kesalahan hasil sampling. Metode sampling IHN dengan plot klaster terdiri dari 1 sampel plot (100mx100m dengan 16 unit pengukuran), sedangkan metoda 8 plot sampel sementara dengan 8 subplot masing-masing sangat memakan waktu dan mahal.
  • Perusahaan pengusahaan hutan di dalam KPH saat ini menggunakan metodologi inventarisasi yang berbeda (IHMB) berdasarkan desain dengan ukuran plot 20 x 125 m persegi sehingga tepat waktu dan pelaksanaan padat karya.

Kapasitas pemangku kepentingan:

  • Terbatasnya kapasitas teknis dan keuangan pada lembaga subnasional, misalnya pada 22 Unit Pelaksana Teknis (Balai Pemantapan Kawasan Hutan - BPKH) Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), KPH, lembaga penelitian, dll.
  • Masyarakat lokal sering tidak diintegrasikan secara memadai dalam pelaksanaan inventarisasi hutan lokal padahal mereka memiliki pengetahuan lokal  tentang kawasan hutan dan spesiesnya.
  • Kebanyakan inventarisasi hutan yang dilakukan oleh perusahaan konsesi hutan sering memiliki kepentingan utama untuk mendapatkan keuntungan besar dari penebangan kayu tetapi tidak mempertahankan jasa lingkungan dan fungsi ekosistem hutan dalam jangka panjang.
  • Inventarisasi spesifik (misalnya inventarisasi karbon hutan) sering dilakukan oleh program penelitian dari perguruan tinggi, LSM atau perusahaan konsultan kecil di bidang khusus, namun jarang diintegrasikan ke dalam sistim IHN.

Mandat pemangku kepentingan:

  • Mandat, peran dan tanggung jawab antara para pemangku kepentingan yang berbeda pada tingkat nasional (kementerian) dan tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) terkait dengan pelaksanaan inventarisasi hutan, tidak selalu jelas.
  • Mandat bagi kebanyakan KPH sangat kompleks yang meliputi pengelolaan hutan lestari (PHL), pengukuran pengurangan emisi (misalnya RIL, REDD +), pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi keanekaragaman hayati, produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan peningkatan mata pencaharian masyarakat. Namun, kapasitas KPH untuk memenuhi mandat ini agak rendah.

Luas dan topografi:

  • Kebanyakan KPH bertanggung jawab untuk mengelola kawasan hutan yang luas dengan fungsi yang berbeda (konservasi, perlindungan, produksi), jenis kepemilikan dan hak pemanfaatan (masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, sektor swasta).
  • Karena masalah luasan, kondisi ekologi dan topografi, pemanfaatn hutan lestari untuk hutan alam di Indonesia menjadi sulit. Selain itu, inventarisasi hutan memakan waktu dan tenaga intensif dan membutuhkan staf yang berdedikasi dan terampil.

Hak tenure dan pemanfaatan lahan.

  • Dalam banyak kasus, batas hutan dan hak tenure kawasan hutan tidak jelas dan mengarah pada sengketa dan konflik.
  • Konflik penggunaan lahan yang ada dan/atau kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan inventarisasi hutan menjadi hambatan di beberapa kawasan hutan. Tim inventarisasi hutan sering dianggap sebagai penyusup.

FORCLIME mendukung revisi panduani inventarisasi pengelolaan hutan dalam KPH

FORCLIME mendukung Direktorat untuk Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses pengkajian dan revisi pedoman teknis inventarisasi pengelolaan hutan di wilayah KPH sejak 2015. Bekerja sama dengan IPSDH dan tim konsultan ForestEye dari Universitas Goettingen, Jerman, telah menyelenggarakan beberapa Diskusi Kelompok Terarah (FGD), lokakarya dan pelatihan dan kemudian akhirnya menyusun revisi pedoman teknis dan standar minimum.

2015 forest inventory training Bogor FORCLIME

 

Rangkaian pertemuan tersebut sebagai berikut:

  • Maret 2015: Rapat Persiapan. Penilaian permasalahan dan tantangan yang ada di dalam panduan invetarisasi teknis yang ada, identifikasi personil kunci dalam KLKH dan menyiapkan peta jalan proses revisi yang dibantu oleh FORCLIME.
  • April 2015: Diskusi Kelompok Terarah. Pemaparan hasil tinjauan kritis atas pedoman yang  ada oleh konsultan dan rekomendasi awal alternatif rancangan sampel dan opsi-opsi untuk rancangan pengelolaan inventarisasi.
  • July 2015: Informasi dan Penilaian Kebutuhan Pelatihan. Penilaian tentang tujuan sebenarnya inventarisasi pada tingkat KPH untuk mengidentifikasi informasi yang harus dikumpulkan selama pelaksanaan inventarisasi. Hubungan antara informasi inventarisasi dan rencana pengelolaan berkelanjutan merupakan hal penting. Pernyataan akan kebutuhan pelatihan disampaikan dalam beberapa lokakarya dan sesi pelatihan intensif pada bulan November.
  • November 2015: Lokakarya dan Pelatihan. Staff KPH, BKPH dan KLKH membahas kemungkinan untuk meningkatkan metodologi inventarisasi dengan biaya efektif, selain untuk memperjelas perumusan tujuan inventarisasi dan sasaran sesuai kebutuhan KPH. Lokakarya satu hari diikuti  pelatihan tiga hari tentang Sistem Informasi Geografis (GIS), pengelolaan data, penginderaan jarak jauh dan perangkat pengukuran hutan modern.
  • Maret 2016: Lokakarya Final. Para ahli kehutanan dari KLKH, universitas, KPH, FAO dan GIZ berkumpul bersama dalam lokakarya dua hari. Peserta memberikan masukan final dan mendiskusikan pedoman standar minimum inventarisasi pengelolaan hutan di tingkat KPH yang disusun oleh FORCLIME dan Konsultan ForestEye.
  • September 2016: Bentuk final standar minimum untuk pelaksanaan inventarisasi pengelolaan hutan di tingkat KPH tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
  • January 2017: Keputusan Direktur Jenderal tentang pedoman teknis inventarisasi hutan dan sosial budaya dalam KPH Lindung dan KPH Produksi (Perdirjen PKTL No. 1/2017) dan buku standar minimum dengan kata pengantar dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Kelola Lingkungan dan direktur program FORCLIME diterbitkan.

 Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Tobias Goedde, Strategic Area Manager for Sustainable Forest Management (SFM)

Mandat pemangku kepentingan:

Mendukung resolusi konflik kehutanan

 

Sejak 2013 dua program GIZ, yaitu Forest Governance Programme (FGP) dan Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) telah bekerja bersama di Indonesia untuk meningkatkan tata kelola hutan dan memperkuat akses masyarakat lokal atau masyarakat adat atas sumber daya hutan.

Bagaimana FORCLIME mendukung konflik kehutanan?

Kedua program GIZ tersebut bekerja bersama dengan lembaga multipihak Working Group on Forest Land Tenure (WGT) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pemetaan hutan adat, hak atas lahan dan konflik terkait. Selain itu, mengembangkan mekanisme inovatif untuk resolusi konflik pada tingkat lokal di Kabupaten Berau dan Kapuas Hulu di Kalimantan.

Apa yang telah dilakukan?

Terkait dengan resolusi konflik atas lahan dan hutan, berikut ini adalah hasil yang telah dicapai:

  • Telaahan tentang menyiapkan kelembagaan dan dasar hukum resolusi konflik kehutanan di Indonesia dilaksanakan pada bulan Maret dan Desember 2015. Kajian ini menggarisbawahi perlunya membangun kapasitas untuk melakukan mediasi multi-pihak di tingkat lokal, untuk melakukan koordinasi yang lebih baik terkait dengan resolusi konflik antar sektor dan di semua tingkat tata kelola Kehutanan. Studi ini menyarankan untuk membuat percontohan dalam menyusun mekanisme resolusi konflik.
  • Dilakukan penilaian tenurial di sebagian Kesatuan Pengelolaan Hutan, untuk menyediakan informasi dan data yang komprehensif atas konflik yang sedang terjadi dan potensi konflik.
  • Berbagai pelatihan termasuk analisis tenurial, pemetaan partisipatif dan mediasi konflik bagi staf pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat telah dilakukan di Jakarta, dan juga di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kapuas Hulu.
  • Dua proses pengelolaan konflik dimulai: di Berau, sebuah Nota Kesepahaman awal ditandatangani antara empat masyarakat desa dan perusahaan konsesi hutan milik negara untuk mengembangkan "skema kemitraan" di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Di Kapuas Hulu, konflik mengenai batas administratif desa berhasil diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh WGT. Pada bulan Maret 2016 kedua desa, yaitu Menua Sadap dan Pulau Manak meresmikan dan merayakan kesepakatan batas desa administratif kedua desa dengan upacara khusus berdasarkan tradisi adat yang melambangkan akhir dari perselisihan batas yang telah berlangsung lama.
  • Panduan dan pembelajaran dari mediasi dan telaahan konflik disusun, dipublikasikan dan beberapa di antaranya telah berhasil diarusutamakan di pusat pelatihan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan.
  • Memberi masukan kedalam perumusan atau penyempurnaan peraturan nasional dan undang-undang tentang penyelesaian konflik. Bekerja sama dengan KLHK, WGT membantu perumusan peraturan menteri baru mengenai penanganan konflik.
  • Diselenggarakan pertemuan untuk mengkaji dan berdiskusi dengan berbagai organisasi (Institut Transformasi Konflik Indonesia, Pusdiklat, Jaringan Mediator Imparsial, dll) mengenai kurikulum mediasi yang ada. Pertemuan tersebut mengidentifikasi kebutuhan untuk mengadopsi kurikulum yang ada dengan pertimbangan mediasi multi-pihak dan metodologi belajar siswa berpengalaman (experiential adult learning methodology).
  • Sebagai tindak lanjut dari studi tersebut di atas, Desk Resolusi Konflik Lahan (DRKL) didirikan di Kapuas Hulu awal 2017 dan disahkan melalui Keputusan Bupati No 110/2017. Tujuan DRKL adalah untuk memperkuat koordinasi dan mediasi konflik terkait hutan dan lahan. DRKL terdiri dari tim mediasi dengan 24 petugas dari berbagai instansi pemerintah dan LSM di Kapuas Hulu. Selain itu sebuah sekretariat penanganan konflik disiapkan di kantor Dinas Pemberdayakan Masyarakat dan Desa (DPMD).
  • Desk Resolusi Konflik Lahan (DRKL) yang baru dibentuk di Kabupaten Kapuas Hulu, diluncurkan secara resmi pada tanggal 22 Februari 2017.
  • FORCLIME berkolaborasi dengan Conflict Resolution Unit (CRU) pada bulan Maret 2017 untuk bersama-sama melakukan penelitian tentang mediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prinsip dan kondisi (best practices) untuk proses mediasi multipihak yang sukses di Indonesia dan untuk berbagi dan diseminasi hasil dengan masyarakat yang lebih luas.
  • Pada awal bulan Mei 2017, Tim Mediasi DRKL mendapatkan pelatihan pertama tentang mediasi. Selama pelatihan, anggota DSKL mengidentifikasi dan menyusun daftar konflik yang menjadi prioritas Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, juga telah membentuk dua tim mediasi.

Langkah Berikutnya

Desk Resolusi Konflik Lahan (DRKL) membuka peluang signifikan untuk membangun kapasitas staf, selain mengembangkan hubungan dan kordinasi yang lebih efektif antar lembaga dan organisasi yang berwenang atas pengelolaan sumber daya alam. DRKL harus menjaga netralitas, menetapkan mandat dan penugasan yang jelas, mempromosikan integrasi dengan lembaga dan inisiatif lain, termasuk peran yang lebih besar dan pendanaan khusus untuk koordinasi dan mediasi konflik. FORCLIME akan mendukung DRKL selama fase uji coba tiga tahun sampai dengan akhir 2019. Fokus pada tahap awal adalah melakukan ujicoba mediasi serta mendokumentasikan proses dan hasilnya. Cara-cara mediasi harus diidentifikasi untuk berbagi pelajaran dengan masyarakat yang lebih luas. Komunitas Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam (KPKSDA) dan tim Penasihat Teknis CRU memberikan kesempatan segera untuk mencapai tujuan tsb.

Selanjutnya, DSKL memerlukan dukungan untuk mengembangkan sistem online dan basis data untuk menerima laporan tentang konflik dan merujuknya kepada pihak berwenang.

Pemda Kabupaten Kapuas Hulu perlu mencari peluang-peluang pendanaan berkelanjutan untuk melakukan koordinasi dan mediasi konflik

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu mencari pilihan untuk pendanaan berkelanjutan koordinasi dan mediasi konflik. WGT dan FORCLIME memastikan bahwa kegiatan, pengembangan dan pembelajaran yang didapat akan dikomunikasikan dengan pejabat terkait yang berwenang di tingkat nasional dan masukan terkait dengan resolusi konflik akan disampaikan untuk penyusunan keputusan hukum dan kebijakan nasional di masa depan.

Pada akhirnya, pengalaman dan pembelajaran selama fase percontohan dapat direplikasi di kabupaten percontohan wilayah kerja FORCLIME

 

Pertukaran Selatan-Selatan antara Indonesia dan Afrika Selatan mengenai Pencegahan Kebakaran, Kesiapan dan Respon

Latar Belakang

Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan menyelimuti kedua wilayah tersebut dengan kabut dan menimbulkan ancaman nyata bagi kesehatan manusia. Selain itu, kebakaran hutan juga berkontribusi nyata terhadap hilangnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Terutama kebakaran lahan gambut sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di kedua provinsi tersebut dan negara-negara tetangga dan merupakan sumber terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang berjuang melawan seringnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan kebakaran. Di Afrika Selatan, kebakaran hutan merupakan fenomena alam yang terjadi setiap tahun selama dua musim kemarau.

Afrika Selatan mengembangkan sistem yang sangat profesional untuk pengelolaan api terintegrasi (Integrated Fire Management - IFM), berpusat di program Working on Fire (WOF). WOF adalah program yang didanai pemerintah, melalui Expanded Public Works Programme (EPWP) yang merekrut dan melatih pemuda dan pemudi dari masyarakat setempat. Anggota masyarakat dipekerjakan dan dilatih untuk membentuk pasukan pemadam kebakaran lahan dengan menerapkan IFM.

Meskipun ekosistem di Afrika Selatan dan Indonesia sangat berbeda, aspek-aspek tertentu dari Program WOF mungkin dapat ditransfer ke dalam konteks Indonesia dan belajar dari sistem manajemen api terintegrasi Afrika Selatan yang sangat canggih untuk dapat mendukung pengembangan inisiatif pengelolaan kebakaran dan keberhasilan pengelolaan kebakaran di Indonesia.

Ringkasan

Pertukaran tenaga ahli pengelolaan kebakaran lahan dan hutan, termasuk kesiapan menangani api, pencegahan dan penanganannya antara Indonesia dan Afrika Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 28 Agustus 2016. Kegiatan ini diselenggarakan bersama antara FORCLIME dan UNOPS/GAMBUT. Delegasi Indonesia menghadiri pemaparan dan mengunjungi WOF, asosiasi perlindungan api (Fire Protection Associations - FPAs), masyarakat peduli api (FireWise communities), isntalasi Firehawk dan pusat pelatihan Kishugu di Pietermaritzburg, Nelspruit dan kawasan taman Kruger.
Tujuan dari pertukaran ini adalah untuk memberi para pihak Indonesia, di tingkat nasional dan provinsi, dengan informasi langsung termasuk pengalaman dalam menerapkan sistem pengelolaan api (IFM) yang diterapkan di Afrika Selatan. Dalam kunjungan ini juga dipelajari kemungkinan sinergi skema kemitraan pemerintah-swasta (Public Private Partnerships), penyusunan peraturan, pembiayaan IFM dan pengembangan Fire Protection Associations (FPA) pada tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Tujuan

Tujuan dari pertukaran teknis ini adalah untuk memberikan informasi secara langsung dan penjabaran mengenai pengalaman program WOF di Afrika Selatan kepada para pihak Indonesia yang berasal dari tingkat nasional dan provinsi. Selain itu, untuk mendorong diskusi tentang aspek-aspek yang dapat diterapka/ditranser dari model WOF ke dalam konteks Indonesia. Kegiatan seperti ini dapat mengarahkan pada pembentukan kemitraan bantuan teknis antara WOF dan mitra Indonesia - kemitraan yang memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan sistem manajemen api di Indonesia.

Pengalaman hasil kunjungan terkait dengan model WoF

Pertama, program WOF memberikan masukan dan rekomendasi yang berharga untuk reformasi perekrutan dan pelatihan pemadam kebakaran hutan Indonesia. Seperti ditunjukkan di atas, untuk mememperoleh tenaga pemadam kebakaran hutan yang memadai di Sumatera dan Kalimantan, ribuan orang harus direkrut dan dilatih di tahun-tahun mendatang. Peserta mengamati bahwa program WOF awalnya dimulai sebagai penciptaan lapangan kerja dan kegiatan sosial yang kemudian dikontrakkan kepada perusahaan swasta (KISHUGU) untuk pelaksanaan dan pengelolaannya. Selain itu, peserta juga sepaham akan pentingnya penelitian mengenai pengelolaan kebakaran dan tindakan terhadap lingkungan yang terkena dampak.

Kedua, program WOF menunjukkan bahwa manajemen kebakaran dapat dikombinasikan dengan upaya pengembangan sosial – tidak hanya di antara para pemadam kebakaran, tetapi juga dengan masyarakat dari mana mereka direkrut. Di satu sisi, pemadam kebakaran hutan Indonesia bisa menjadi pendukung untuk penyadaran akan resiko kebakaran di kalangan komunitas mereka. Selama bukan musim kebakaran hutan, mereka dapat melaksanakan pencegahan kebakaran dan menyusun strategi mitigasi serta membantu masyarakat lokal untuk lebih memahami risiko kebakaran, memberikan keterampilan dasar dalam merespon api dan membuat mereka menyadari manfaat berkelanjutan lingkungan mereka. Para peserta benar-benar dimulai pada peningkatan komunikasi di antara pemangku kepentingan manajemen kebakaran, baik itu sektor swasta atau lembaga pemerintah.

Ketiga, mekanisme pendanaan WOF mungkin dapat ditiru untuk konteks Indonesia. WOF didanai baik oleh pemerintah dan oleh kontribusi dari pemilik tanah swasta (konsesi kehutanan, pertanian dan peternakan) melalui apa yang disebut Asosiasi Perlindungan Api (FPA). Sementara keanggotaan dalam asosiasi ini adalah wajib bagi pemilik lahan publik dan sukarela untuk pemilik tanah swasta, yang didorong untuk berpartisipasi dalam FPAs melalui insentif hukum, sehingga membuat mereka menjadi sumber utama pendanaan untuk pelaksanaan sistem IFM. Lebih tepatnya, pemilik tanah Afrika Selatan menghadapi tugas yang mengikat untuk pencegahan dan penanganan api. Dengan demikian, mereka juga bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh api yang muncul atau menyebar dari lahan mereka, kecuali orang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak lalai (praduga kelalaian). Di sini peserta diperkenalkan pada aspek penegakan hukum dan undang-undang yang mendasari IFM. Namun, anggapan kelalaian tidak berlaku untuk anggota FPA. Model FPA sangat relevan untuk dikombinasikan dengan pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang saat ini sedang dilaksanakan di Indonesia. Pertemuan tindak lanjut direncanakan akan dilakukan dengan Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Keempat, saat ini manajemen kebakaran di Indonesia terutama fokus pada pemadaman kebakaran. Namun kegiatan supresi hanya salah satu dari banyak komponen IFM. Model WOF mengenai penyadaran masyarakat mungkin dilakukan untuk konteks Indonesia. Selain itu, pelibatan pemuda setempat dalam upaya pemadaman kebakaran, WOF telah mengembangkan program Komunitas Firewise yang dapat dimplementasikan di masyarakat pedesaan dan masyarakat yang tergantung hutan sebagai mata pencaharian mereka. Penyadartahuan dan pendidikan model seperti ini dapat mendukung program penyadartahuan berbasis masyarakat yang dikoordinasikan secara nasional untuk menjangkau dan melibatkan semua lapisan masyarakat Indonesia dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan sebelum terjadi. Hal ini sangat relevan di Indonesia di mana berbagai instansi dan perusahaan telah melakukan berbagai program kesadaran masyarakat dan sering menimbulkan pesan yang bertentangan kepada masyarakat. Oleh karena kesamaan kondisi sosial-ekonomi di masyarakat, program WOF Firewise memberikan konsep yang efektif untuk integrasi dan kolaborasi dengan masyarakat dalam sistem IFM.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Tobias Goedde, Manajer bidang strategis, Pengelolaan Hutan Lestari