Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

Revisi panduan inventarisasi hutan pada KPH Produksi dan KPH Lindung dukungan FORCLIME telah diluncurkan

Latar Belakang
Inventarisasi hutan bertujuan untuk pengumpulan data hutan dan informasi lain yang relevan untuk pengelolaan (maksudnya: Kesatuan Pengelolaan Hutan--KPH). Inventarisasi ini memberikan basis bagi seluruh analisis lebih lanjut dan tahapan-tahapan perencanaan yang telah ditentukan dalam rencana jangka panjang, demikian pula sebagai rencana bisnis dan pengelolaan tahunan. Penerapan metode inventarisasi hutan yang tepat dan efisien di tingkat KPH merupakan prasyarat untuk perumusan 10 tahun serta rencana pengelolaan tahunan KPH dan menjadi hal utama dalam reformasi sektor kehutanan Indonesia. Inventarisasi spesifik perlu dilakukan secara berkala rutin di KPH, resort (RPH) dan tingkat kompartemen untuk memberikan dasar bagi pengelolaan hutan dengan menentukan potensi hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu.

2014 Kapuas Hulu forest inventory 1 Dominik

 

Tantangan inventarisasi hutan pada tingkat KPH:
Pedoman inventarisasi yang dikembangkan sebelumnya (diterbitkan tahun 2012) serta persyaratan umum inventarisasi hutan menyebabkan tantangan dan kesulitan yang beragam di tingkat KPH:

Metodologi:

  • Pedoman terdahulu, yakni “Pedoman Teknis Perencanaan Penggunaan Hutan dan Pengembangan Perencanaan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Agustus 2012” (pedoman teknis untuk melakukan inventarisasi hutan pada kawasan KPH) merekomendasikan penerapan metode inventarisasi hutan yang sama pada tingkat KPH seperti yang dikembangkan untuk Inventarisasi Hutan Nasional (IHN).  Replikasi sederhana atas metode IHN nampaknya tidak cocok untuk diterapkan di KPH karena tingginya kesalahan hasil sampling. Metode sampling IHN dengan plot klaster terdiri dari 1 sampel plot (100mx100m dengan 16 unit pengukuran), sedangkan metoda 8 plot sampel sementara dengan 8 subplot masing-masing sangat memakan waktu dan mahal.
  • Perusahaan pengusahaan hutan di dalam KPH saat ini menggunakan metodologi inventarisasi yang berbeda (IHMB) berdasarkan desain dengan ukuran plot 20 x 125 m persegi sehingga tepat waktu dan pelaksanaan padat karya.

Kapasitas pemangku kepentingan:

  • Terbatasnya kapasitas teknis dan keuangan pada lembaga subnasional, misalnya pada 22 Unit Pelaksana Teknis (Balai Pemantapan Kawasan Hutan - BPKH) Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), KPH, lembaga penelitian, dll.
  • Masyarakat lokal sering tidak diintegrasikan secara memadai dalam pelaksanaan inventarisasi hutan lokal padahal mereka memiliki pengetahuan lokal  tentang kawasan hutan dan spesiesnya.
  • Kebanyakan inventarisasi hutan yang dilakukan oleh perusahaan konsesi hutan sering memiliki kepentingan utama untuk mendapatkan keuntungan besar dari penebangan kayu tetapi tidak mempertahankan jasa lingkungan dan fungsi ekosistem hutan dalam jangka panjang.
  • Inventarisasi spesifik (misalnya inventarisasi karbon hutan) sering dilakukan oleh program penelitian dari perguruan tinggi, LSM atau perusahaan konsultan kecil di bidang khusus, namun jarang diintegrasikan ke dalam sistim IHN.

Mandat pemangku kepentingan:

  • Mandat, peran dan tanggung jawab antara para pemangku kepentingan yang berbeda pada tingkat nasional (kementerian) dan tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) terkait dengan pelaksanaan inventarisasi hutan, tidak selalu jelas.
  • Mandat bagi kebanyakan KPH sangat kompleks yang meliputi pengelolaan hutan lestari (PHL), pengukuran pengurangan emisi (misalnya RIL, REDD +), pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi keanekaragaman hayati, produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan peningkatan mata pencaharian masyarakat. Namun, kapasitas KPH untuk memenuhi mandat ini agak rendah.

Luas dan topografi:

  • Kebanyakan KPH bertanggung jawab untuk mengelola kawasan hutan yang luas dengan fungsi yang berbeda (konservasi, perlindungan, produksi), jenis kepemilikan dan hak pemanfaatan (masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, sektor swasta).
  • Karena masalah luasan, kondisi ekologi dan topografi, pemanfaatn hutan lestari untuk hutan alam di Indonesia menjadi sulit. Selain itu, inventarisasi hutan memakan waktu dan tenaga intensif dan membutuhkan staf yang berdedikasi dan terampil.

Hak tenure dan pemanfaatan lahan.

  • Dalam banyak kasus, batas hutan dan hak tenure kawasan hutan tidak jelas dan mengarah pada sengketa dan konflik.
  • Konflik penggunaan lahan yang ada dan/atau kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan inventarisasi hutan menjadi hambatan di beberapa kawasan hutan. Tim inventarisasi hutan sering dianggap sebagai penyusup.

FORCLIME mendukung revisi panduani inventarisasi pengelolaan hutan dalam KPH

FORCLIME mendukung Direktorat untuk Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses pengkajian dan revisi pedoman teknis inventarisasi pengelolaan hutan di wilayah KPH sejak 2015. Bekerja sama dengan IPSDH dan tim konsultan ForestEye dari Universitas Goettingen, Jerman, telah menyelenggarakan beberapa Diskusi Kelompok Terarah (FGD), lokakarya dan pelatihan dan kemudian akhirnya menyusun revisi pedoman teknis dan standar minimum.

2015 forest inventory training Bogor FORCLIME

 

Rangkaian pertemuan tersebut sebagai berikut:

  • Maret 2015: Rapat Persiapan. Penilaian permasalahan dan tantangan yang ada di dalam panduan invetarisasi teknis yang ada, identifikasi personil kunci dalam KLKH dan menyiapkan peta jalan proses revisi yang dibantu oleh FORCLIME.
  • April 2015: Diskusi Kelompok Terarah. Pemaparan hasil tinjauan kritis atas pedoman yang  ada oleh konsultan dan rekomendasi awal alternatif rancangan sampel dan opsi-opsi untuk rancangan pengelolaan inventarisasi.
  • July 2015: Informasi dan Penilaian Kebutuhan Pelatihan. Penilaian tentang tujuan sebenarnya inventarisasi pada tingkat KPH untuk mengidentifikasi informasi yang harus dikumpulkan selama pelaksanaan inventarisasi. Hubungan antara informasi inventarisasi dan rencana pengelolaan berkelanjutan merupakan hal penting. Pernyataan akan kebutuhan pelatihan disampaikan dalam beberapa lokakarya dan sesi pelatihan intensif pada bulan November.
  • November 2015: Lokakarya dan Pelatihan. Staff KPH, BKPH dan KLKH membahas kemungkinan untuk meningkatkan metodologi inventarisasi dengan biaya efektif, selain untuk memperjelas perumusan tujuan inventarisasi dan sasaran sesuai kebutuhan KPH. Lokakarya satu hari diikuti  pelatihan tiga hari tentang Sistem Informasi Geografis (GIS), pengelolaan data, penginderaan jarak jauh dan perangkat pengukuran hutan modern.
  • Maret 2016: Lokakarya Final. Para ahli kehutanan dari KLKH, universitas, KPH, FAO dan GIZ berkumpul bersama dalam lokakarya dua hari. Peserta memberikan masukan final dan mendiskusikan pedoman standar minimum inventarisasi pengelolaan hutan di tingkat KPH yang disusun oleh FORCLIME dan Konsultan ForestEye.
  • September 2016: Bentuk final standar minimum untuk pelaksanaan inventarisasi pengelolaan hutan di tingkat KPH tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
  • January 2017: Keputusan Direktur Jenderal tentang pedoman teknis inventarisasi hutan dan sosial budaya dalam KPH Lindung dan KPH Produksi (Perdirjen PKTL No. 1/2017) dan buku standar minimum dengan kata pengantar dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Kelola Lingkungan dan direktur program FORCLIME diterbitkan.

 Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Tobias Goedde, Strategic Area Manager for Sustainable Forest Management (SFM)

Mandat pemangku kepentingan:

Pertukaran Selatan-Selatan antara Indonesia dan Afrika Selatan mengenai Pencegahan Kebakaran, Kesiapan dan Respon

Latar Belakang

Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan menyelimuti kedua wilayah tersebut dengan kabut dan menimbulkan ancaman nyata bagi kesehatan manusia. Selain itu, kebakaran hutan juga berkontribusi nyata terhadap hilangnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Terutama kebakaran lahan gambut sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di kedua provinsi tersebut dan negara-negara tetangga dan merupakan sumber terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang berjuang melawan seringnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan kebakaran. Di Afrika Selatan, kebakaran hutan merupakan fenomena alam yang terjadi setiap tahun selama dua musim kemarau.

Afrika Selatan mengembangkan sistem yang sangat profesional untuk pengelolaan api terintegrasi (Integrated Fire Management - IFM), berpusat di program Working on Fire (WOF). WOF adalah program yang didanai pemerintah, melalui Expanded Public Works Programme (EPWP) yang merekrut dan melatih pemuda dan pemudi dari masyarakat setempat. Anggota masyarakat dipekerjakan dan dilatih untuk membentuk pasukan pemadam kebakaran lahan dengan menerapkan IFM.

Meskipun ekosistem di Afrika Selatan dan Indonesia sangat berbeda, aspek-aspek tertentu dari Program WOF mungkin dapat ditransfer ke dalam konteks Indonesia dan belajar dari sistem manajemen api terintegrasi Afrika Selatan yang sangat canggih untuk dapat mendukung pengembangan inisiatif pengelolaan kebakaran dan keberhasilan pengelolaan kebakaran di Indonesia.

Ringkasan

Pertukaran tenaga ahli pengelolaan kebakaran lahan dan hutan, termasuk kesiapan menangani api, pencegahan dan penanganannya antara Indonesia dan Afrika Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 28 Agustus 2016. Kegiatan ini diselenggarakan bersama antara FORCLIME dan UNOPS/GAMBUT. Delegasi Indonesia menghadiri pemaparan dan mengunjungi WOF, asosiasi perlindungan api (Fire Protection Associations - FPAs), masyarakat peduli api (FireWise communities), isntalasi Firehawk dan pusat pelatihan Kishugu di Pietermaritzburg, Nelspruit dan kawasan taman Kruger.
Tujuan dari pertukaran ini adalah untuk memberi para pihak Indonesia, di tingkat nasional dan provinsi, dengan informasi langsung termasuk pengalaman dalam menerapkan sistem pengelolaan api (IFM) yang diterapkan di Afrika Selatan. Dalam kunjungan ini juga dipelajari kemungkinan sinergi skema kemitraan pemerintah-swasta (Public Private Partnerships), penyusunan peraturan, pembiayaan IFM dan pengembangan Fire Protection Associations (FPA) pada tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Tujuan

Tujuan dari pertukaran teknis ini adalah untuk memberikan informasi secara langsung dan penjabaran mengenai pengalaman program WOF di Afrika Selatan kepada para pihak Indonesia yang berasal dari tingkat nasional dan provinsi. Selain itu, untuk mendorong diskusi tentang aspek-aspek yang dapat diterapka/ditranser dari model WOF ke dalam konteks Indonesia. Kegiatan seperti ini dapat mengarahkan pada pembentukan kemitraan bantuan teknis antara WOF dan mitra Indonesia - kemitraan yang memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan sistem manajemen api di Indonesia.

Pengalaman hasil kunjungan terkait dengan model WoF

Pertama, program WOF memberikan masukan dan rekomendasi yang berharga untuk reformasi perekrutan dan pelatihan pemadam kebakaran hutan Indonesia. Seperti ditunjukkan di atas, untuk mememperoleh tenaga pemadam kebakaran hutan yang memadai di Sumatera dan Kalimantan, ribuan orang harus direkrut dan dilatih di tahun-tahun mendatang. Peserta mengamati bahwa program WOF awalnya dimulai sebagai penciptaan lapangan kerja dan kegiatan sosial yang kemudian dikontrakkan kepada perusahaan swasta (KISHUGU) untuk pelaksanaan dan pengelolaannya. Selain itu, peserta juga sepaham akan pentingnya penelitian mengenai pengelolaan kebakaran dan tindakan terhadap lingkungan yang terkena dampak.

Kedua, program WOF menunjukkan bahwa manajemen kebakaran dapat dikombinasikan dengan upaya pengembangan sosial – tidak hanya di antara para pemadam kebakaran, tetapi juga dengan masyarakat dari mana mereka direkrut. Di satu sisi, pemadam kebakaran hutan Indonesia bisa menjadi pendukung untuk penyadaran akan resiko kebakaran di kalangan komunitas mereka. Selama bukan musim kebakaran hutan, mereka dapat melaksanakan pencegahan kebakaran dan menyusun strategi mitigasi serta membantu masyarakat lokal untuk lebih memahami risiko kebakaran, memberikan keterampilan dasar dalam merespon api dan membuat mereka menyadari manfaat berkelanjutan lingkungan mereka. Para peserta benar-benar dimulai pada peningkatan komunikasi di antara pemangku kepentingan manajemen kebakaran, baik itu sektor swasta atau lembaga pemerintah.

Ketiga, mekanisme pendanaan WOF mungkin dapat ditiru untuk konteks Indonesia. WOF didanai baik oleh pemerintah dan oleh kontribusi dari pemilik tanah swasta (konsesi kehutanan, pertanian dan peternakan) melalui apa yang disebut Asosiasi Perlindungan Api (FPA). Sementara keanggotaan dalam asosiasi ini adalah wajib bagi pemilik lahan publik dan sukarela untuk pemilik tanah swasta, yang didorong untuk berpartisipasi dalam FPAs melalui insentif hukum, sehingga membuat mereka menjadi sumber utama pendanaan untuk pelaksanaan sistem IFM. Lebih tepatnya, pemilik tanah Afrika Selatan menghadapi tugas yang mengikat untuk pencegahan dan penanganan api. Dengan demikian, mereka juga bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh api yang muncul atau menyebar dari lahan mereka, kecuali orang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak lalai (praduga kelalaian). Di sini peserta diperkenalkan pada aspek penegakan hukum dan undang-undang yang mendasari IFM. Namun, anggapan kelalaian tidak berlaku untuk anggota FPA. Model FPA sangat relevan untuk dikombinasikan dengan pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang saat ini sedang dilaksanakan di Indonesia. Pertemuan tindak lanjut direncanakan akan dilakukan dengan Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Keempat, saat ini manajemen kebakaran di Indonesia terutama fokus pada pemadaman kebakaran. Namun kegiatan supresi hanya salah satu dari banyak komponen IFM. Model WOF mengenai penyadaran masyarakat mungkin dilakukan untuk konteks Indonesia. Selain itu, pelibatan pemuda setempat dalam upaya pemadaman kebakaran, WOF telah mengembangkan program Komunitas Firewise yang dapat dimplementasikan di masyarakat pedesaan dan masyarakat yang tergantung hutan sebagai mata pencaharian mereka. Penyadartahuan dan pendidikan model seperti ini dapat mendukung program penyadartahuan berbasis masyarakat yang dikoordinasikan secara nasional untuk menjangkau dan melibatkan semua lapisan masyarakat Indonesia dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan sebelum terjadi. Hal ini sangat relevan di Indonesia di mana berbagai instansi dan perusahaan telah melakukan berbagai program kesadaran masyarakat dan sering menimbulkan pesan yang bertentangan kepada masyarakat. Oleh karena kesamaan kondisi sosial-ekonomi di masyarakat, program WOF Firewise memberikan konsep yang efektif untuk integrasi dan kolaborasi dengan masyarakat dalam sistem IFM.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Tobias Goedde, Manajer bidang strategis, Pengelolaan Hutan Lestari

Pengarusutamaan Gender di Sektor Kehutanan Indonesia

Menanggapi akan meningkatnya permintaan untuk mengarusutamakan gender dalam setiap sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginisiasi sebuah proses untuk mengarusutamakan gender di sektor kehutanan dan meminta dukungan teknis FORCLIME. Pengarusutamaan gender di konteks pembangunan bertujuan memperbaiki kualitas partisipasi dan pemanfaatan dalam  proses pembangunan bagi perempuan, laki-laki dan grup marjinal lainnya. Pada bulan Maret 2014, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) KLHK  meminta dukungan FORCLIME terkait dengan beberapa kegiatan, seperti:
• mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kehutanan 2015-2019.
• menyusun “Program kehutanan dan perubahan iklim yang responsif gender”,
• merevisi Keputusan Menteri mengenai “Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender”, dan
• mengimplementasikan dan memfasilitasi untuk mendokumentasikan pembelajaran dari kegiatan model pengarusutamaan gender di area percontohan di Kalimantan.

Bagaimana FORCLIME mendukung pengarusutamaan gender?

FORCLIME mendukung Pokja PUG KLHK dalam memasukan aspek gender ke dalam Rencana Strategis Kementerian (RENSTRA 2015-2019) serta implementasi di lapangan. Hal ini termasuk juga pembentukan kegiatan demonstrasi di tingkat sub-nasional yang mengimplementasikan pendekatan multilevel “Dialog Warga”, sebuah pendekatan yang dihasilkan program kerja sama GIZ lainnya, yaitu Penguatan Hak-Hak Perempuan (Strengthening Women Rights-SWR), yang dilaksanakan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

Apa yang telah FORCLIME lakukan?

1. FORCLIME mendukung KLHK dan KPPA dalam mendiseminasikan isu-isu gender dan metode pendekatan ‘Dialog Warga’ bagi 50 pejabat pemerintah di Kabupaten Sumba Timur, 30 pejabat di Kabupaten Agam, dan 30 pejabat di Provinsi Sumatera Barat, 25 pejabat pemerintah di Kabupaten Berau (Provinsi Kalimantan Timur) dan 20 pejabat Kabupaten Malinau (Provinsi Kalimantan Utara).

2. FORCLIME mendukung KLHK dan KPPA dalam melaksanakan pelatihan mengenai pengarusutamaan gender kepada 60 petani (yang termasuk dalam kelompok-kelompok petani) di Kabupaten Sumba Timur dan 50 petani dari Kabupaten Agam. Selain itu, dalam rangka peningkatan kesadaran tentang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, fasilitasi juga dilakukan kepada petani dari Kabupaten Berau (50 petani Desa Tepian Buah dan 30 petani Desa Long Okeng) serta Kabupaten Malinau (35 petani Desa Setulang). Pendekatan yang dilakukan, selain kerangka konseptual GIZ untuk pengarusutamaan gender, juga pendekatan Dialog Warga dari Proyek Penguatan Hak-Hak Perempuan (Strengthening Women Rights-SWR).

3. FORCLIME membantu penyusunan revisi Keputusan Menteri SK Menhut No.528/Menhut-II/Peg/2004 tentang "Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender".

4. FORCLIME, bersama-sama dengan Pokja PUG KLHK, telah melatih sedikitnya 100 pegawai KLHK mengenai gender; pengarusutamaan gender; serta perencanaan, penganggaran dan audit responsif gender. Para auditor ini akan memiliki peran untuk mengaudit semua unit di KLHK terkait dengan program berbasis gender dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan dan penganggaran kementerian. Audit berbasis pengarusutamaan gender akan diterapkan pada  tahun 2016, dengan demikian kinerja semua unit di kementerian akan diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang responsif terhadap gender. Proses audit ini akan terus dilaksanakan dalam jangka menengah dan jangka panjang seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

5. FORCLIME mendukung mitranya KLHK sebagai penandatangan COP dari UNFCCC, dalam proses merumuskan posisi Indonesia dalam "Perubahan Iklim, Kehutanan dan Gender" yang dipresentasikan pada COP 21 di Paris tahun 2015.

Apa dampak kegiatan kami?

• Gender telah diarusutamakan dalam strategi nasional: FORCLIME telah mendukung KLHK dalam menyusun rencana strategis kehutanan nasional (Renstra) 2015-2019 yang telah mengintegrasikan isu gender di dalamnya. KLHK telah mengalokasikan anggaran yang responsif gender untuk tahun 2014 sebesar Rp 30.081.042.000 dan penganggaran untuk kegiatan gender selama lima tahun ke depan akan dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Renstra. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender, Pokja PUG bersama FORCLIME telah melatih lebih dari 100 auditor dari Inspektorat Jenderal mengenai pengarusutamaan gender terkait dengan cara mengaudit perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Audit berbasis gender memiliki dasar hukum dan akan dilaksanakan pada tahun 2016. Semua unit di KLHK akan diukur atas keberhasilannya dalam mengintegrasikan kegiatan responsif gender ke dalam kerangka perencanaan kegiatan.

• Efek multiplier: Melalui kegiatan gender yang didukung oleh FORCLIME, telah dilatih 25 gender fasilitator dengan metoda training of trainers (ToT), yang kemudian akan melanjutkan pelatihan gender kepada 155 pejabat pemerintah dan 215 petani di tingkat lapangan. Selain itu, dalam dialog Selatan-Selatan, pembelajaran dari pengarusutamaan gender di KLHK didiskusikan dan dibahas bersama 50 peserta dari proyek GIZ Brasil pada 22 Juli 2015.

• Pengakuan atas kerja sama: Pada kompetisi penilaian antar kementerian, Pemerintah Indonesia menghadiahkan KLHK “Anugrah Parahita Ekapraya” untuk upaya pengimplementasian pengarusutamaan gender kedalam dokumen perencanaan dan kegiatan. Sebagai hasil dari dukungan dan kolaborasi, pada tahun 2016 KLHK kemungkinan akan naik ke level 1 untuk hadiah diatas yang diberikan setiap tahun kepada kementerian-kementerian yang telah mengimplementasikan pengarusutamaan gender. FORCLIME juga memenangkan hadiah pertama untuk kompetisi “GIZ Communicating Gender Award” 2015 yang diadakan oleh GIZ Indonesia, Timor Leste and ASEAN.

Langkah Berikutnya

FORCLIME akan tetap mendukung Pokja PUG KLHK dalam implementasi pengarusutamaan gender dengan fokus penekanan kebersinambungan pengarusutamaan gender melalui kebijakan dan monitoring serta evaluasi yang akan melibatkan auditor dan inspektorat.

Untuk mengetahui kegiatan terkait gender yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat disini.

FORCLIME dukung pengelolaan hutan lestari di KPH Berau Barat

FORCLIME melanjutkan kerja sama dan pengembangan kapasitas terkait dengan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan (SVLK/PHPL/FSC) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat bersama dengan The Borneo Initiative (TBI) dan The Nature Conservancy (TNC). Tim gabungan ini melakukan kunjungan lapangan di tiga konsesi hutan yang berada dalam wilayah KPH Berau Barat pada tanggal 28 September hingga 7 Oktober 2016. Ketiga konsesi hutan yang dikunjungi adalah PT. Utama Damai Timber (UDIT), PT. Wana Bhakti Utama (WBPU) dan konsesi yang telah memiliki sertifikasi dari FSC, yaitu PT. Gunung Gajah Abadi (GGA). Kegiatan ini, yang merupakan bagian dari dukungan FORCLIME di bawah bidang strategis Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dilakukan di wilayah KPH Berau Barat, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dukungan FORCLIME kepada perusahaan konsesi hutan untuk mendapatkan sertifikat dengan skema mandatori SVLK/PHL dan Forest Stewardship Council (FSC) telah dilakukan sejak tahun 2013.

20161001 102126

Pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dan pembangunan KPH dilakukan secara intensif bersama dengan lembaga sertifikasi yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dan pihak  swasta.  Kegiatan-kegiatan yang dilakukan termasuk pelatihan teknis, kajian dampak sosial dan partisipasi masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut, yang tujuannya untuk mendapatkan sertifikasi hutan, sedang dimonitor dan disupervisi oleh tenaga ahli bidang sertifikasi hutan. Pemberian sertifikasi hutan sangat tergantung dari perkembangan konsesi hutan dan pengalamannya dalam pengelolaan hutan lestari, proses untuk mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan lestari bervariasi pada masing-masing perusahaan. Beberapa faktor penentu adalah pengalaman dan investasi awal (misalnya hutan dan infrastruktur awal di hutan produksi alam), artinya ada perbedaan utama terkait dengan durasi operasionalisasi konsesi hutan; beberapa sudah beroperasi lebih dari 30 tahun, sementara konsesi lainnya baru mulai lima tahun yang lalu.

Dalam hal operasionalisasi hutan dan pembalakan rendah dampak untuk mengurangi emisi (Reduced Impact Logging to reduce emissions - RIL-C), ketiga konsesi tersebut telah menerima pelatihan penuh mengenai RIL. Hasil dari kegiatan ini adalah paling tidak terjadi pengurangan emisi 25% pada wilayah seluas 136,000 ha, menurut metoda Verified Carbon Standard (VCS) yang dinyatakan oleh TNC.

Tim lapangan mengamati bahwa ketinggian air sungai memainkan peran penting dalam pengangkutan kayu, yang akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Banyak perusahaan konsesi bergantung pada kelayakan praktik pembuatan rakit log (rafting) berdasarkan kondisi sungai. Tingkat air sungai yang rendah menyebabkan lamanya periode penyimpanan kayu di sungai. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas log yang akhirnya mempengaruhi harga penjualan. Peristiwa alam lainnya, seperti curah hujan yang tidak teratur memiliki dampak besar terhadap kelancaran pengangkutan kayu, yang kemudian mempengaruhi keberlanjutan pembalakan di hutan alam produksi. Pengakutan kayu melalui jalan darat dapat menjadi pilihan untuk beberapa konsesi hutan, tetapi tidak untuk semua konsesi. Selain itu, medan yang menantang di daerah pegunungan dan pola curah hujan secara signifikan mempengaruhi kegiatan penebangan kayu. Hujan deras dapat menghentikan kegiatan penebangan, menunggu sampai cuaca cerah dan mengeringnya jalur angkut, sehingga dapat dilalui dengan aman oleh mesin dan truk pengangkut kayu tebangan.

P1090531

Bagi log yang bersertifikat FSC, manajer di perusahaan konsesi hutan melaporkan bahwa log mendapatkan harga premium. Dalam beberapa kasus, pembeli membayar harga premium hingga 10% berdasarkan permintaan klien mereka.
Hasil kunjungan ke lokasi pembibitan pohon di wilayah konsesi hutan dan observasi lapangan menunjukkan bahwa akan tersedia secara berkelanjutan bibit dengan perbedaan kelas umur dan diameter serta komposisi jenis pohon untuk beberapa dekade ke depan di hutan alam produksi. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan reboisasi dan pengayaan pohon di hutan mereka dengan 'spesies pohon komersial' seperti yang dapat dilihat di dalam dokumen inventarisasi hutan. Spesies asli yang tumbuh cepat ditanam di ruang terbuka di luar blok tebang.
Sistem silvikultur dan pembatasan penebangan saat ini didasarkan pada jenis, diameter target dan siklus rotasi penebangan (30 tahun). Umur pohon, komposisi hutan dan rendemen (tahunan) umumnya berdasarkan kategori spesies dan sering kali tidak didokumentasikan dan atau tidak dianalisis karena informasi tersebut yang tidak diperlukan untuk mendapatkan izin penebangan.

Wilayah KPH Berau Barat mencakup sekitar 780.000 hektare. Hampir 50% dari wilayahnya dikategorikan sebagai hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi (HP). Di dalam wilayah KPH Berau Barat terdapat 12 konsesi hutan (hutan alam/hutan tanaman). Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan hutan lestari di wilayah konsesi hutan merupakan indikator penting dan krusial untuk aksi mitigasi perubahan iklim.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Tobias Goedde, Manajer bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari
Suprianto, Advisor Teknis Pembangunan KPH, Kantor Berau

FORCLIME dukung penyusunan konsep pelaksanaan sistem manajemen keuangan bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat beroperasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007. Salah satu persyaratannya adalah mengembangkan investasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan pengelolaan hutan lestari. Oleh karena itu, KPH harus memiliki sistem manajemen keuangan yang memadai, selain sistem penganggaran yang sudah ada dalam rencana anggaran pemerintah nasional dan daerah (APBN atau APBD).

FORCLIME melakukan pendampingan dalam proses penerapan sistem manajemen keuangan bagi KPH di Indonesia selama beberapa tahun ini, khususnya KPH Gularaya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui bantuan fasilitasi dan bimbingan FORCLIME, beberapa milestone telah dicapai sebagaimana berikut ini.

Milestone pertama: Pada awal tahun 2012, FORCLIME mendukung pelaksanaan studi mengenai ‘Konsep Kebijakan Investasi dan Sistem Manajemen Keuangan bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)’. Telaahan ini dilakukan oleh sebuah tim dengan berbagai keahlian di bidang kehutanan dan administrasi publik dan keuangan. Kajian ini selesai pada bulan Agustus 2012. (Tim studi terdiri dari: Bramasto Nugroho; Sudarsono Soedomo, Handra Hefrizal; Agus Setyarso, Guido Kartodihardjo, Ali Djajono).

Milestone kedua: FORCLIME mendukung penyusunan dan penerbitan buku "PPK-BLUD - Menuju KPH Mandiri" (edisi 1 September 2013).

Milestone ketiga: FORCLIME menginisiasi percobaan pelaksanaan PPK-BLUD di Gularaya KPH Produksi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Uji coba dilakukan Juni 2013

Milestone keempat: FORCLIME melakukan proses fasilitasi secara intensif di Gularaya KPH Produksi pada periode bulan Maret sampai Mei 2014 bekerja sama dengan akademisi lokal dari Universitas Halu Oleo Kendari. Tujuan dari proses fasilitasi ini adalah untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam penerapan system PPK-BLUD di KPH Gularaya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama periode tersebut, termasuk:

  1. Menyusun draft Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  2. Menyiapkan Rencana Bisnis Strategis (RSB) 
  3. Menyusun dokumen Laporan Keuangan Prognosis di KPH Gularaya
  4. Memfasilitasi penilaian dan proses pengambilan keputusan Tim Evaluasi PPK-BLUD KPH Gularaya.

Milestone kelima: Capaian terbesar adalah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 636 tahun 2014 tentang pembentukan Tim Penilai PPK-BLUD untuk KPH Gularaya, tanggal 11 November 2014.

Milestone keenam: Hasil dari fasilitasi ujicoba pelaksanaan PPK-BLUD di KPH Produksi Gularaya, beberapa peraturan pemerintah daerah telah dikeluarkan:

  1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 268 tahun 2016 tentang implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Provinsi KPH Produksi Gularaya, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 14 April 2016.
  2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 13 tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola KPH Produksi Gularaya, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 12 April 2016.
  3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 15 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal KPH Produksi Gularaya, tanggal 4 Mei 2016.

Milestone ketujuh: FORCLIME fasilitasi penyusunan buku petunjuk pelaksanaan sistem PPK-BLUD - Menuju KPH Mandiri , yang merupakan penyempurnaan dari buku pertama, dan sebagai capaian terbaru di tahun 2016. Di dalam buku terbaru ini dilengkapi dengan template yang diperlukan dalam implementasi sistem PPKBLUD di tingkat KPH. Dengan panduan ini para manajer KPH di seluruh Indonesia dapat belajar dari pendekatan yang dilakukan di KPH Produksi Gularaya dan menerapkannya dalam KPH masing-masing.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Gatot Moeryanto, Senior Adviser untuk Pembangunan KPH
Wandojo Siswanto, Manager bidang Strategis, Kebijakan Kehutanan (Kerangka Kebijakan Nasional dan sub nasional)

Berita

Kumpulan berita...

Acara Mendatang

May 1st – 5th, 2017. 12th session of the UN Forum on Forests (UNFF12)

New York, United States

Further details on the meeting of the 12th session of the UN Forum on Forests will soon be made available.



22 May 2017 International Day for Biological Diversity

In order to increase understanding and awareness of issues relating to biodiversity, the General Assembly, by resolution 55/201 of 20 December 2000, proclaimed May 22 as the International Day for Biological Diversity.

Official note

Resolution...

Selengkapnya...

Kumpulan acara...