Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

FORCLIME at the IndoGreen Expo 14 – 17 April 2011

Indogreen_expo_2011_for_website

The annual  IndoGreen Forestry Expo took place from 14 – 17 April 2011 at the Jakarta Convention Center. The opening by the Minister of Forestry marked the launch of the International Year of Forestry (IYF) in Indonesia, which will be commemorated in a series of best online pokies australia special events throughout the year 2011.   
The Ministry of Forestry presented in its booth five thematic zones, jeux de casino gratuit machine a sous namely: conservation, production, community development, rehabilitation, and climate change. FORCLIME together with the Ministry’s Centre for Forestry Standardization (Pustanling) actively contributed to the climate change topic. Pustanling and partners presented information on REDD+ architecture, and the ongoing REDD Demonstration Activities (DAs) that included also the GIZ Merang REDD Pilot Project (MRPP) in South Sumatra, which is funded by the German Ministry for Environment and Nuclear Safety.

Berita Malinau





Malinau Masuk Program Forclime

Gerard: Bertujuan Turunkan Emisi Karbon

 

MALINAU__Program Kehutanan Forclime, hasil kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Fedral Jerman telah menetapkan Kabupaten Malinau, Berau dan Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang masuk dalam program ini.

Kepala Dinas Kehutanan, Ir Gerard A Silcoy MSc. Mengungkapkan, Program Forclime pada dasarnya dilakukan untuk tujuan upaya menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pedesaan (masyarakat sekitar hutan), membentuk sistem Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Pengelolaan Hutan Lestari (PLH), dan konservasi.

“Terkait dengan program ini, pemerintah Indonesia termasuk Malinau telah meneken kerja sama dan perjanjian dengan GTZ organisasi yang ditunjuk Pemerintah Jerman dalam hal implementasi proyek teknis,” kata Gerard.

Kerja sama teknis tersebut dilakukan kedua pihak untuk memperbaiki 3 komponen yaitu institusi dan regulasi, metode dan layanan untk pergelolaan hutan lestari (PHL), konservasi alam, dan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh deforstasi dan degradasi hutan.

Dijelaskan Gerad, berdasarkan draf perjanjian kedua belah pihak, komponen pertama merupakan pembentukan kerangka kerja kelembagaan dan regula Live yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh deforstasi dan degradasi hutan.

Antara lain, rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang dari pemerintah, aturan oprasional sistem kesatuan pengelolaan hutan lestari dan perangkat peraturan dan kerangka kerja kelembagaan. “itu harus disiapkan, “ jelas Gerard Silcoy

Untuk penerapan rencana strategis pengelolaan hutan lestari, lanjut Gerard, para pelaku pada kebupaten percontohan termasuk Malinau harus menerapkan kerangka kerja yang telah disempurnakan untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi dalam rangka PHL dan kegiatan REDD.

Komponen kedua ini, terang Gerard, memiliki beberapa indicator antara lain peraturan khusus telah disusun untuk kegiatan REDD berbasis kabupaten dan melibatkan sedikitnya 5 mitra dari sektor swasta yang menerapkan langkah-langkah untuk melestarikan persediaan karbon hutan.

Yang terakhir, promosi konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan di area keanekaragaman hayati di jantung Borneo (Heart of Borneo/HOB). Komponen ini bertujuan untuk menjadi skema bagi pelestarian alam yang efektif, pengelolaan sumber daya alam secara maksimal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang selama ini bergantung pada hutan di kabupaten terpilih seperti halnya di Malinau. Program tersebut secara keseluruhan diharapkan berjalan selama 12 tahun (2009-2020).(ida/zom)










REDD+ Safeguards – following up COP 16

REDD_safeguards_workshop_21_March_2011

On 21 March the Ministry of Forestry supported by the FORCLIME Programme conducted a workshop on REDD+ Safeguards as a follow-up to the UNFCCC COP 16 Decision. The workshop was opened by the Secretary General, Dr. Hadi Daryanto, and the Head of Development Cooperation of the Embassy of the Federal Republic of Germany, Mr. Andreas Beckermann.

The objective of the workshop was twofold: On the one hand it aimed at collecting ideas on how the REDD+ social, environmental as well as rights- and governance-related safeguards mentioned in the COP 16 Decision can be translated into the national context. On the other hand its purpose was to identify elements which need to be monitored as part of a national information system on REDD+ safeguards as stipulated in the decision.

About 100 participants from central and regional government, private sector, CSOs and NGOs, academia and international partners learned about instruments and procedures already in use as safeguards in forest and land management in Indonesia ranging from AMDAL to social safeguards contained in the legal framework. In the afternoon session their relevance, strengths and weaknesses with regard to REDD+ were discussed and elements identified which are needed for measuring and monitoring their implementation. The workshop will be followed up by further steps to develop an information system on REDD+ safeguards, to be taken by the Ministry’s Center for Standardisation and Environment supported by FORCLIME and involving further public consultations, so as to provide input into the deliberations of the parties to the UNFCCC at the international level.

News

More news...